Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan inti dari bantuan sosial (Bansos) bukan lagi sekadar bantuan, melainkan juga sebagai perlindungan sosial (social protection).
Dalam hal ini, peran bantuan sosial tidak semata-mata untuk mengurangi beban pengeluaran, melainkan juga peningkatan pendapatan yang diharapkan dapat mendorong produktivitas dan pemberdayaan masyarakat rentan, khususnya yang terdampak pandemi.
Hal tersebut ia paparkan dalam Dialog Produktif dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN.
“Rp78,2 triliun (Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2022) yang akan disalurkan untuk program yang menggunakan mata anggaran Bantuan Sosial, di dalamnya ada program perlindungan sosial,” ujarnya ditulis Jumat (24/12/2021).
Perlindungan sosial itu, sebut Harry, mencakup cara mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan sehingga mendorong keluarga miskin lebih produktif.
“Perlu strategi ke depan menggunakan mata anggaran bansos untuk pihak yang memang berhak menerima bantuan. Kemensos tahun depan tetap akan memberikan perlindungan sosial dengan akses permodalan, keterampilan dan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan,” tuturnya.
Harry menambahkan, perlindungan sosial juga melibatkan perbaikan infrastruktur di daerah tertinggal untuk memberikan layanan dasar. Pelayanan juga harus terintegrasi, dan bantuan sosial juga dioptimalkan penggunaannya dalam hal kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, misalnya di bidang program kewirausahaan.
Ia mencontohkan skema bantuan yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kurang mampu, dapat digunakan sebagai usaha pemberdayaan ekonomi, misalnya penggemukan ayam petelur, pengembangan lahan untuk bibit sayur dan sembako lainnya.
“Jadi tidak hanya dibelanjakan ke pasar. Tidak hanya untuk dikonsumsi. Namun diharapkan bantuan sosial bisa memproduksi sendiri untuk pemenuhan kebutuhan harian guna menuntaskan kemiskinan ekstrem,” jelas Harry.
Baca Juga: Polres Tuban Luruskan Kabar Tiga Anggota Polisi Terima Bansos
Harry menyampaikan, bansos dengan skema baru nantinya harus dapat digunakan untuk pemenuhan kehidupan layak, salah satunya tempat tinggal. Misalnya, rusunawa di Pangudi Luhur yang dihuni oleh mereka yang sedang dipersiapkan untuk mandiri dalam 2-3 tahun mendatang berdasarkan evaluasi.
Ia tak memungkiri bahwa data menjadi isu penting hal pemberian bansos.
“Kemensos berupaya memperbaiki integritas data. Saat ini masyarakat bisa mengecek bansos, bahkan bisa usul/sanggah saat data tidak sesuai,” ujarnya seraya menjelaskan bahwa data juga dilengkapi geo tagging untuk keluarga penerima bansos guna meminimalisasi kesalahan.
Pihaknya akan selalu berupaya memastikan orang-orang yang layak akan menerima bantuan.
Upaya perbaikan data, kata Harry, dengan menggunakan sistem berbasis digital juga online ke publik, sehingga dapat dipastikan integritas data valid dan reliable.
“Kemensos juga berkolaborasi dengan Ditjen Dukcapil untuk pemadanan data, tidak hanya berdasar NIK namun juga KK (nomor KK). Dengan data berbasis sistem digital maka masyarakat dapat terlibat untuk pantau kualitas data,” urainya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Jelang Akhir Tahun Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun
-
Jabar Incar PDRB Rp4.000 Triliun dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
BRI Insurance Bidik Potensi Pasar yang Belum Tersentuh Asuransi
-
Cara SIG Lindungi Infrastruktur Vital Perusahaan dari Serangan Hacker
-
Dukung Implementasi SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025, AdMedika Perkuat Peran Dewan Penasihat Medis
-
Fakta-fakta RPP Demutualisasi BEI yang Disiapkan Kemenkeu
-
Rincian Pajak UMKM dan Penghapusan Batas Waktu Tarif 0,5 Persen
-
Tips Efisiensi Bisnis dengan Switchgear Digital, Tekan OPEX Hingga 30 Persen
-
Indef: Pedagang Thrifting Informal, Lebih Bahaya Kalau Industri Tekstil yang Formal Hancur
-
Permata Bank Targetkan Raup Rp 100 Miliar dari GJAW 2025