Suara.com - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, membeberkan utang pemerintah sebesar Rp4,5 triliun. Utang itu merupakan penugasan pemerintah untuk Bulog untuk menyediakan beras dan masuk ke cadangan beras pemerintah (CBP).
Pria yang akrab disapa Buwas menuturkan, Kementerian Keuangan ingin membayarkan utang tersebut. Hanya saja terdapat aturan dari Kementerian Sosial yang mengganjal pembayaran tersebut.
Namun sayangnya, Buwas tidak merinci aturan dari Kementerian Sosial yang mengganjal pembayaran utang pemerintah ke Bulog,
"Memang negara keuangan sudah siap bayar, tapi karena persyaratan belum terpenuhi, ada peraturan menteri harus diubah, ada kendala," ujar Buwas dalam konferensi pers, Selasa (28/12/2021).
Di sisi lain, Buwas menyebut, dalam menyediakan CBP Bulog harus mengutang ke perbankan. Sehingga, jelas dia, dengan makin panjangnya pembayaran utang ke pemerintah, maka makin besar bunga pinjaman yang dibebankan oleh Bulog.
"Tentunya efeknya berkaitan dengan bunga, semakin utang tak terbayar, maka semakin besar bunganya, sama dengan CBP, semakin tidak digunakan, semakin turun kualitasnya, kita harap beras lokal bisa dimanfaatkan," ucap Mantan Kepala BNN ini.
Selain itu, Buwas mengungkapkan, Bulog juga dihadapkan pada utang-utang lainnya yang sebesar Rp 13 triliun. Maka dari itu, ia berharap pemerintah bisa mempercepat pembayaran utang ke Bulog.
"Mekanisme regulasi seperti halnya, kewenangan ada di pemerintah, kalau penugasan Bulog CBP 1 juta, seyogyanya setelah adakan 1 juta audit BPK betul nggak kualitasnya, begitu selesai pemerintah langsung bayar jumlah 1 juta ton, Bulog tidak ada bunga, kita hanya tagih itu untuk transportasi dan perawatannya," tutur dia.
Buwas menambahkan, jika Bulog mendapatkan tugas kembali untuk menyediakan CBP, maka tidak ada pilihan lain perseroan akan mengajukan utang.
Baca Juga: Biar Tak Sia-sia, Buwas Minta Pemerintah Evaluasi Stok CBP
"Utang lagi (2022), nambah utang, harus, pasti. Misalnya penugasan pemerintah Bulog menyerap 2 juta untuk apa? Saya akan menanyakan kembali untuk apa," pungkas Buwas.
Tag
Berita Terkait
-
Buwas Beri Bocoran Stok Beras Bulog Tahun Depan
-
Biar Tak Sia-sia, Buwas Minta Pemerintah Evaluasi Stok CBP
-
Buwas Jamin Stok Beras Cukup, Bahkan Masih Ada Beras Impor Belum Terpakai Sejak 2018
-
Buwas Ungkap Aktor yang Memviralkan Bantuan Beras Rusak di Pandeglang
-
Geger Beras Bantuan PPKM Tak Layak Makan, Buwas: Sengaja Diviralkan, Menjelekkan Bulog
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun