Suara.com - Pemerintah Indonesia terus menggalakkan larangan ekspor barang mentah ke luar, salah astunya minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan mendorong ekspor produk hilir kelapa sawit.
Berkaitan dengan hal ini, Plt. Dirjen Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika memprediksi, larangan ekspor CPO akan memberi dampak positif pada pendapatan negara. Hal ini disebabkan ekspor produk hilir yang memiliki nilai tambah.
"Itu bagus (larangan ekspor) kita akan ekspor produk yang punya nilai tambah lebih besar, dari pada bentuk crude palm oil (CPO). Jadi, nilai tambah untuk CPO ini tinggi, sekarang dengan mekanisme pendapatan negara lebih baik dari nilai tambah maupun pungutan ekspor," kata dia.
Ia juga menambahkan, ekspor produk hilir mampu membuat Indonesia mengatur harga minyak sawit sendiri (sitting price) sehingga bisa menjaga harga internasional.
"Hilirisasi ini berhasil, 90 persen produk ekspor produk minyak sawit dalam bentuk olahan, atau turunan," kata dia, dikutip dari Warta Ekonomi.
Mengutip dari data yang disampaikan Kementerian Perindustrian mencatat, hingga periode Agustus 2021, 90,7 persen ekspor sawit sudah dalam bentuk turunan atau olahan.
Sedangkan, ekspor minyak sawit mentah (CPO) hanya 9,2 persen. Secara total, ekspor minyak sawit dan produk turunannya mencapai 33,1 juta ton pada periode tersebut.
Pada tahun 2020 ekspor minyak sawit mentah mencapai 7,2 juta ton, sementara proyeksi tahun 2021 ekspor minyak sawit mentah hanya 2,1 juta ton.
"Jadi ini terjadi penurunan ekspor dalam bentuk CPO mencapai 60 persen lebih, jadi ini tinggi sekali kita mengurangi ekspor dalam bahan mentah," pungkasnya.
Baca Juga: Bergantung Ekspor, Perusahaan Batu Bara Akui Rugi dan Terancam Denda Gegara Pemerintah
Berita Terkait
-
Singgung Ekspor Minyak Bumi, Wakil DPR RI: Jangan Sampai Terjadi di Batu Bara!
-
Harga Minyak Sawit Naik, Pedagang: Enggak Berani Ambil Untung Banyak
-
Wakil DPR RI Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Batu Bara Secara Permanen
-
Polemik Portal di Jalan Gajah Mada Duri, Sesama Warga Nyaris Adu Jotos
-
Bergantung Ekspor, Perusahaan Batu Bara Akui Rugi dan Terancam Denda Gegara Pemerintah
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026