Suara.com - Pemerintah disarankan mengimpor sapi bakalan daripada impor daging beku untuk memenuhi kebutuhan daging nasional karena lebih menguntungkan dan memberi dampak ganda bagi perekonomian nasional.
Hal ini disampaikan Ketua Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Didiek Purwanto Didiek dalam webinar mengenai impor daging yang diselenggarakan oleh Pataka yang dipantau di Jakarta, Kamis (13/1/2021).
Menurutnya, impor sapi bakalan bisa menggerakkan ekonomi di usaha penggemukan sapi sementara impor daging beku hanya akan dijual langsung kepada konsumen.
Ia memberi contoh, jika dilakukan impor 100 kg daging maka hanya akan menyediakan 100 kg daging untuk dikonsumsi. Sementara jika impor sapi bakalan seberat 300 kg yang jika dikonversikan menjadi daging seberat 100 kg bisa menghasilkan sapi seberat 476 kg atau setara daging 167 kg dalam 90 sampai 120 hari.
Selama proses penggemukan yang memakan waktu 90 sampai 120 hari tersebut, diperlukan pangan lokal berupa tumbuhan hijau, konsentrat, limbah pertanian, dan mineral yang diproduksi di dalam negeri.
Selain itu, sapi bakalan yang telah digemukkan juga bisa menghasilkan produk sampingan lain berupa jeroan, lemak, tulang untuk bahan baku sejumlah masakan dan juga menghasilkan kompos dari kotoran sapi.
"Beda dengan daging beku, impor 20 ribu ton, ya cuma 20 ribu ton, tidak ada peningkatan apa-apa, tidak ada multiplier efek di situ, tidak ada proses produksi, tidak ada keterlibatan banyak orang," kata Didiek via Antara.
Diperkirakan, daging sapi tahun 2022 yang diperkirakan masih akan minus 290 ribu ton. Hal itu didapatkan dari estimasi kebutuhan sebanyak 706 ribu ton sementara produksi lokal hanya 415 ribu ton.
Sehingga, membutuhkan impor sapi bakalan sebanyak 625 ribu ekor yang setara dengan 119.806 ton daging serta tambahan impor daging sebanyak 170.652 ton untuk memenuhi defisit tersebut.
Baca Juga: Cara Membuat Sate Maranggi yang Empuk, Spesial Nikmat Khas Purwakarta
Terlebih, menurut Didiek, defisit daging sapi secara nasional terus meningkat sejak 2016 yang sebesar 250 ribu ton menjadi paling tinggi 294 ribu ton pada tahun 2020 dan kembali menurun menjadi 270 ribu ton pada 2021.
Berita Terkait
-
Tahun Baru Berlalu, Harga Daging Sapi di Bandung Belum Juga Turun
-
Belasan Warga Keracunan Usai Makan Daging Sapi yang Ditemukan Mati
-
Penyakit Sapi Gila Merebak, China dan Filipina Tunda Ekspor Daging Dari Kanada
-
Dharma Jaya Berencana Impor 2.500 Ton Daging Sapi sampai Lebaran
-
Cara Membuat Sate Maranggi yang Empuk, Spesial Nikmat Khas Purwakarta
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
Terkini
-
Harga Perak Tembus Rekor, Analis Mulai Nyalakan Tanda Peringatan
-
Target Saham DEWA: Analis Beri Rekomendasi, Tapi Catatan BEI Respon Sebaliknya
-
IHSG Diproyeksi Rebound Hari Ini: DEWA Masuk Saham Rekomendasi, Cek Selengkapnya
-
10 Orang Terkaya di Dunia Januari 2026, Jensen Huang Resmi Masuk Jajaran
-
Janji Percepat Bangun Huntara, Menteri PU: Tak Ada Warga Aceh Tinggal di Tenda Saat Ramadan
-
Penjelasan Kelola Dana Negara Rp200 T, Tegaskan Menkeu Tertipu Bank Himbara Hoaks
-
Berita Soal Rp200 Triliun Menguap Dipastikan Hoaks, Kemenkeu dan BRI Jamin Dana Aman
-
Begini Spesifikasi Huntara di Aceh Tamiang untuk Korban Bencana
-
Impor Tapioka Masih Tinggi, Pengusaha: Bukan Karena Stok Kurang, Tapi Harga Lebih Murah
-
5 Fakta Isu Menteri Keuangan Purbaya Tertipu Bank Himbara Rp200 Triliun