Suara.com - Pemerintah akan melaksanakan program pengentasan kawasan kumuh. Untuk melaksanakan tujuan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai melaksanakan pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta, Jawa Tengah.
“Dalam hal sektor perumahan, kami telah melaksanakan Program BSPS untuk bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni, agar menjadi layak dan sehat untuk dihuni,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Mochamad Mulya Permana, saat melakukan peninjauan lapangan ke Kawasan Mojo di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (24/1/2022).
Program ini akan dilakukan secara kolaborasi antar unit organisasi dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta, dengan melakukan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Ditjen Cipta Karya.
Mulya menjelaskan, pelaksanaan Program BSPS di Kawasan Mojo ini terbagi dalam dua jenis, yaitu Program BSPS Reguler dan Program Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS). Hal tersebut dilakukan agar tidak hanya mengubah rumah yang tidak layak huni menjadi layak, tetapi juga membuat lingkungan menjadi lebih baik dan menghilangkan kesan kumuh di daerah tersebut.
“Kawasan Mojo ini menjadi tempat pertama pelaksanaan Program BPPS. Program ini berbeda dengan Program BSPS reguler, dimana Program BPPS terdiri dari pengecatan untuk beberapa bagian yang sudah kusam, perbaikan atap dengan bahan-bahan yang layak pakai, dan juga untuk memperbaiki dinding permanen menjadi lebih layak,” terangnya
Berdasarkan data Ditjen Perumahan, jumlah pelaksanaan Program BSPS reguler di kawasan Mojo sebanyak 30 unit, dengan total bantuan sebanyak Rp600 juta dan pelaksanaan Program BPPS di Mojo sebanyak 68 unit, dengan total bantuan sebanyak Rp200 juta untuk satu kawasan.
Salah seorang penerima bantuan Program BSPS di Kawasan Mojo, Sumarmi mengaku senang dan terbantu dengan program perumahan tersebut. Rumah tempat tinggal yang sebelumnya tidak layak, kini telah berubah menjadi rumah yang layak huni.
"Dulu, rumah saya kondisinya benar-benar nggak layak. Atapnya bocor parah, dindingnya masih memakai kayu yang sudah mulai keropos. Semoga dengan bantuan pemerintah ini, rumah saya jadi lebih baik," harapnya.
Sumarni kini tinggal bersama anaknya sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang rongsok. Setiap hari beliau memulung dengan mengajak anaknya saat usai pulang sekolah. Penghasilannya pun tak menentu dan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Rumah yang ditempati juga termasuk dalam kategori tidak layak huni sehingga perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: Kabar Baik! Pemerintah Mulai Bangun Underpass Simpang Joglo Surakarta
"Kami harap pemerintah bisa melanjutkan program ini. Sebab manfaatnya sangat kami rasakan dan rumah tempat tinggal kami kini lebih layak huni dan semoga kawasan tempat tinggal kami menjadi lebih bersih, sehat, dan indah," ujarnya.
Berita Terkait
-
Tahun Ini, PUPR akan Gunakan 3D Printing untuk Bangun Rumah Khusus
-
Dukung Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi, Program Sejuta Rumah 2021 Capai 1.105.707 Unit
-
Akan Segera Diresmikan, PUPR Terima Masukan dari Pedagang untuk Penataan Pasar Legi
-
Desain Istana Negara di Kaltim Sudah Ada, Pembangunan Tunggu Instruksi 'Pakde'
-
Kabar Baik! Pemerintah Mulai Bangun Underpass Simpang Joglo Surakarta
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi
-
Purbaya Siapkan Bea Keluar Batu Bara Gegara Banyak Selundupan, Nikel Menyusul
-
Ekonom UI Ramalkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I 2026 Capai 5,54 Persen
-
Harga Minyak dan Emas Bakal Meroket Efek Nego AS-Iran Buntu, Bagaimana Nasib BBM RI?