Suara.com - Pakar ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menduga, biaya pembangunan jalan tol pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membutuhkan biaya lebih besar dibanding sebelumnya.
Menurutnya, hal itu merupakan efek dari Incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang meningkat. Lebih jauh, saat ini untuk membuat 1 km akses jalan butuh modal 50 persen lebih besar.
"Kalau sebelumnya itu satu butuh empat koma sekian, sekarang 6,5. Ini jadi 50 persen lebih besar. Itu dahsyat sekali," ujar Faisal dalam sebuah webinar, dikutip pada Minggu (30/1/2022).
Penyebabnya, menurut Faisal, semakin banyak kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berbagai tender proyek sehingga tak ada benchmark dalam pembangunan tersebut.
"Nah di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun Ibu Kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit," kata Faisal.
Ia melanjutkan, semakin banyak proyek yang mubazir karena adanya korupsi di dalamnya.
Faisal menyoroti banyaknya konflik kepentingan yang berada dalam tubuh pemerintahan Jokowi menjadi faktor utama ambruknya pemerintahan Jokowi.
"Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment, di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya," kata Faisal dalam webinar, ditulis, Minggu (30/1/2022).
Menurut dia kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata.
Baca Juga: 2 Kecerdikan Singapura Menurut Guru Besar UI Dalam Bernego FIR dengan Indonesia
"Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar," katanya.
Berita Terkait
-
KPK Duga Sejumlah Uang Suap Dipergunakan Rahmat Effendi untuk Membeli Aset
-
Sebut Banyak Konflik Kepentingan, Ekonom Faisal Basri: Pemerintah Jokowi Ambruk Sebelum 2024
-
Sebut Proyek Tol Era Jokowi Paling Mahal, Faisal Basri Singgung Soal KKN Picu Banyak Proyek Mubazir
-
2 Kecerdikan Singapura Menurut Guru Besar UI Dalam Bernego FIR dengan Indonesia
-
Soal Ahok Diusulkan Jadi Kepala IKN, Rocky Gerung: Kalau Masuk Akal Anies Baswedan
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
BI Sebut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ekonomi RI Tinggi
-
Iran Tetapkan Tarif Selat Hormuz, Harga Bitcoin Malah Anjlok Parah
-
Danantara Rebut Pengelolaan Sekuritas Himbara, Mau Bentuk Holding Baru
-
Pertamina Wisuda 168 Binaan Usaha Ultra Mikro, Total Cuan hingga Rp2,7 Miliar
-
Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026 demi Tambah Pendapatan Negara
-
Purbaya Siapkan Insentif Motor Listrik, Bagaimana Nasib Mobil Listrik?
-
Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC
-
Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar