Suara.com - Pakar ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menduga, biaya pembangunan jalan tol pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membutuhkan biaya lebih besar dibanding sebelumnya.
Menurutnya, hal itu merupakan efek dari Incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang meningkat. Lebih jauh, saat ini untuk membuat 1 km akses jalan butuh modal 50 persen lebih besar.
"Kalau sebelumnya itu satu butuh empat koma sekian, sekarang 6,5. Ini jadi 50 persen lebih besar. Itu dahsyat sekali," ujar Faisal dalam sebuah webinar, dikutip pada Minggu (30/1/2022).
Penyebabnya, menurut Faisal, semakin banyak kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berbagai tender proyek sehingga tak ada benchmark dalam pembangunan tersebut.
"Nah di tengah kondisi korupsi yang tinggi, bangun Ibu Kota juga uangnya makin lebih banyak tapi hasilnya sedikit," kata Faisal.
Ia melanjutkan, semakin banyak proyek yang mubazir karena adanya korupsi di dalamnya.
Faisal menyoroti banyaknya konflik kepentingan yang berada dalam tubuh pemerintahan Jokowi menjadi faktor utama ambruknya pemerintahan Jokowi.
"Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment, di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya," kata Faisal dalam webinar, ditulis, Minggu (30/1/2022).
Menurut dia kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata.
Baca Juga: 2 Kecerdikan Singapura Menurut Guru Besar UI Dalam Bernego FIR dengan Indonesia
"Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar," katanya.
Berita Terkait
-
KPK Duga Sejumlah Uang Suap Dipergunakan Rahmat Effendi untuk Membeli Aset
-
Sebut Banyak Konflik Kepentingan, Ekonom Faisal Basri: Pemerintah Jokowi Ambruk Sebelum 2024
-
Sebut Proyek Tol Era Jokowi Paling Mahal, Faisal Basri Singgung Soal KKN Picu Banyak Proyek Mubazir
-
2 Kecerdikan Singapura Menurut Guru Besar UI Dalam Bernego FIR dengan Indonesia
-
Soal Ahok Diusulkan Jadi Kepala IKN, Rocky Gerung: Kalau Masuk Akal Anies Baswedan
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Penerima Beasiswa LPDP Kembalikan Dana ke Negara karena Tak Mengabdi, Per Orang Rp 1-2 Miliar
-
Bos LPDP: Anak Pejabat Boleh Terima Beasiswa
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak