- Pemerintah mengupayakan sebagian unit hunian tetap (huntap) korban bencana Sumatera dapat diserahkan sebelum Hari Raya Lebaran 2026.
- Menteri PKP meminta dukungan pemda untuk penyediaan lahan dan infrastruktur demi percepatan pembangunan huntap tersebut.
- Pembangunan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat menunjukkan progres bervariasi dengan target penyelesaian unit pada pertengahan Maret 2026.
Suara.com - Pemerintah mengakui pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di sejumlah wilayah Sumatera belum seluruhnya dapat diselesaikan sebelum Lebaran 2026. Meski begitu, sebagian unit ditargetkan sudah bisa diserahkan kepada warga terdampak dalam waktu dekat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah tetap mengupayakan agar ada Huntap yang bisa mulai dihuni sebelum hari raya.
"Kita usahakan, sebelum Lebaran sudah ada yang bisa diserahkan kepada rakyat. Saya sudah menyiapkan waktu untuk hadir sebelum Lebaran. Kalau memang semuanya siap bersama dengan pak Mendagri dan ibu Kepala BPS dan Kepala KSP untuk hadir di lapangan," kata Ara di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Ara menuturkan, percepatan pembangunan Huntap membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan dan akses infrastruktur menuju lokasi hunian.
Ia pun meminta kepala daerah ikut membantu kelancaran pembangunan yang dilakukan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi tersebut.
"Tadi saya dengar juga menyampaikan akan juga siapkan perabotnya," kata Ara.
Berdasarkan data Yayasan Buddha Tzu Chi, pembangunan Huntap di Sumatera Utara saat ini telah berjalan untuk 648 unit tahap pertama dari total komitmen 1.103 unit.
Di wilayah Tapanuli Tengah, sekitar 50 unit ditargetkan rampung pada 15 Maret, sementara di Tapanuli Utara sebanyak 20 unit juga ditargetkan selesai pada tanggal yang sama.
Untuk wilayah Aceh, progres pembangunan Huntap tahap pertama telah mencapai 600 unit dari total komitmen 1.000 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 unit di Kabupaten Aceh Utara ditargetkan bisa selesai pada 15 Maret 2026.
Sementara di Sumatera Barat, pembangunan Huntap masih dalam tahap awal. Hingga kini baru sekitar 43 unit yang berprogres dari total komitmen 500 unit yang direncanakan.
Baca Juga: Dasco Tengahi 2 Menteri Beda Pendapat soal Dana Rehab Aceh: Nah, Salaman Dulu Dong
Berita Terkait
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
Menteri PKP Buka Peluang Integrasikan Program Gentengisasi dengan Bantuan Perumahan
-
TNI dan Warga Gotong Royong, Tempat Ibadah, dan Sekolah di Tapanuli dan Aceh Kinclong Lagi
-
Bappenas Siapkan Rp56,3 Triliun untuk Bangun Kembali Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang
-
Ma'ruf Amin: Jujur, Ekonomi Syariah Belum Jadi Budaya