Suara.com - Duta Besar RI untuk Sri Lanka Dewi Gustina Tobing dan Menteri Perdagangan Sri Lanka Bandula Gunawardane sepakat untuk mendorong segera dimulainya perundingan perjanjian dagang istimewa (Preferential Trade Agreement/PTA) antara Indonesia dan Sri Lanka.
Hal itu dinyatakan dalam pertemuan antara keduanya di kantor Mendag Sri Lanka pada Jumat (11/2), menurut keterangan KBRI Colombo yang diterima di Jakarta, Minggu (13/2/2022).
Perundingan PTA dinilai akan memberi banyak manfaat untuk peningkatan hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara.
Dengan adanya PTA, menurut Dubes Dewi, nantinya diharapkan semakin banyak produk-produk Indonesia yang dapat masuk ke pasar Sri Lanka.
"Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik Sri Lanka, namun juga memaksimalkan potensi Sri Lanka sebagai hub (pusat kegiatan) perdagangan serta sebagai bagian dari perjanjian perdagangan bebas di kawasan Asia," ujarnya.
Terkait dengan kebijakan Sri Lanka yang membatasi dan melarang impor produk non-esensial ke Sri Lanka, Dubes RI mendorong Pemerintah Sri Lanka untuk mempertimbangkan mengangkat kebijakan tersebut sehingga tidak menghambat arus perdagangan antara kedua negara.
Menteri Bandula menyampaikan bahwa pelarangan dan pembatasan impor tersebut hanya diterapkan untuk sementara waktu dan diharapkan dapat segera diangkat dalam waktu dekat.
Dubes RI dan Mendag Sri Lanka juga membahas upaya peningkatan perdagangan yang dapat diperkuat melalui skema joint venture dan investasi.
Secara khusus Dubes Dewi meminta akses yang lebih terbuka bagi produk kelapa sawit Indonesia ke Sri Lanka.
Baca Juga: Kemendag Bakal Pasarkan Produk Asli Sumut Lewat Perjanjian Dagang
Sebagaimana halnya Sri Lanka memberi perhatian kepada lingkungan berkelanjutan, dia menekankan bahwa pertanian dan perkebunan Indonesia menerapkan standar ramah lingkungan dan memberlakukan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk produk kelapa sawit.
Menanggapi hal tersebut, Mendag Bandula menyatakan keinginan untuk mengimpor kelapa sawit dari Indonesia dengan skema kredit.
Dubes RI menyatakan akan menindaklanjuti dengan menyampaikan keinginan Sri Lanka itu kepada pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk dengan EXIM Bank. Pola skema kredit juga akan dijajaki untuk produk-produk lainnya.
Dubes Dewi selanjutnya mendorong Menteri Bandula untuk berkunjung ke Indonesia guna menindaklanjuti potensi kerja sama perdagangan antara kedua negara.
Menteri Bandula menyambut baik usulan tersebut dan mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun ini dengan membawa delegasi bisnis Sri Lanka.
Pada 2021, nilai ekspor Indonesia ke Sri Lanka mengalami kenaikan sebesar 42,83 persen dibandingkan pada 2020, menurut keterangan KBRI Colombo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
-
Target IHSG Tembus 10.000, OJK: Bukan Tak Mungkin untuk Dicapai