Suara.com - Hasil seleksi tahap kedua anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027 yang dikeluarkan oleh panitia seleksi pada Minggu (20/2/2022) memunculkan nama-nama pejabat aktif, mantan pejabat serta pensiunan di kementerian dan lembaga pemerintah, serta industri keuangan.
Ekonom Unversitas Indonesia Faisal Basri mengatakan seleksi DK OJK jangan sampai hanya dijadikan kesempatan untuk mencari kerja saja. Saat ini yang dibutuhkan OJK adalah sosok pembaharu yang menawarkan konsep-konsep baru untuk menjawab tantangan-tantangan besar. Selain itu, mereka juga tidak memiliki beban sejarah yang negatif.
“Kalau yang lama-lama ya kita lihat apa yang mereka hasilkan, lebih gampang menilainya. Saya berharap tidak ada unsur titipan-titipan, dan harus orang-orang yang punya helicopter view. Jadi leadership, visi dan decisiveness. Jangan dipilih orang-orang yang melihat ini sebagai kesempatan kerja, capek kita dan ini ancamannya berat, jantung ekonomi kita bisa semaput,” kata Faisal dalam siaran pers.
Sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi sektor keuangan nasional, OJK harus dipimpin oleh sosok pembaharu di bidang ekonomi dan pejabatnya tidak bisa menjadi pejabat biasa yang hanya sekedar melakukan pergantian, reorganisasi semata.
“Jadi mari kita benahi OJK, karena tidak ada satu negara yang bisa maju kalau jantung perekonomiannya lemah. Jadi harus aware, kalau pimpinan OJK aware dia punya kemampuan komunikasi dengan stakeholder dalam menyelesaikan masalah,” kata Faisal.
Mantan Satgas Mafia Migas ini juga menganalogikan OJK dengan jantung yang menyedot dan memompakan darah dalam perekonomian. Menurutnya, saat ini jantung perekonomian nasional terus melemah, bahkan merupakan yang terlemah dibandingkan negara-negara tetangga.
“Sebagai perbandingan, dari perbankan Indonesia itu penyaluran kreditnya cuma 38% dari PDB, padahal hampir semua negara di ASEAN diatas 100%. Uang banyak sekali diperbankan, menyedotnya kencang, tapi pengembaliannya lemah,” kata Faisal.
Oleh karena itu, OJK berperan sentral di dalam ekonomi dan untuk memperkuat jantung ekonomi. Saat ini, menurutnya kelemahan OJK adalah tidak ada yang mengawasi sehingga mereka berada di zona yang nyaman sehingga dibutuhkan desain OJK yang baru, dan komisioner-komisioner terpilih harus benar-benar mengerti lingkungan kerja OJK, yakni perekonomian Indonesia sebagai satu kesatuan.
“Masalahnya di OJK adalah adanya kompartemenitas, jadi kalau dilihat dari seleksinya Anda mau ngurusi perbankan, asuransi, pasar modal, atau Ketua OJK dan sebagainya. Nah Ketua OJK tidak bisa mengintervensi urusan yang ada di dalam kompartemen-kompartemen tersebut. Jadi OJK yang sekarang adalah tidak lebih menyatuhan dalam satu Gedung atau satu atap Bapepam-LK, Bank Indonesia yang dulunya mengurusi perbankan, dan Kementerian Keuangan, tapi mereka kerjanya sendiri-sendiri walaupun satu ruangan,” kata Faisal.
Baca Juga: 33 Orang Lolos Seleksi Tahap Rekam Jejak Calon Anggota Komisioner OJK
Hal ini berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Komnas HAM yang seluruh masalahnya ditangani oleh seluruh komisioner sehingga tidak ada lagi pembidang-bidangan. Sementara pada level teknis ada ahli-ahli yang mumpuni untuk menanganinya.
“Jadi di awalnya saja sudah salah pendekatannya. Ingat, komisioner adalah pemutus, jadi kalau mutus kalau perlu voting, kayak di BI ada Dewan Gubernur semua memahami masalah walaupun ada kedeputian bidang-bidang tertentu, tapi ke-bank sentralan dia harus tahu. Nah, oleh karena itu kembali jangan dijatah-jatah, dua perbankan, dua asuransi, terus adalagi ex-officio dari Kementerian Keuangan, ini harus melebur, sehingga nanti tidak ada lagi kubu BI, ada kubu Pemerintah di OJK, dan lain-lain,” kata Faisal.
Menurutnya, jika OJK mau berubah, pimpinan harus mempunyai visi yang menjadikan OJK jantung perekonomian dengan detak yang kencang.
“Masak kita kalah dari Myanmar, paling rendah dibawah negara-negara tetangga. Kita belum pernah mencapai detak jantung sebelum krisis 1998,” kata Faisal.
Berita Terkait
-
Rupiah Meloyo, Ini Jurus Jitu BI, OJK, dan Bank Tingkatkan Pasar Keuangan
-
Industri Keuangan Syariah Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia
-
Setelah Jadi Buron Hampir 1 Tahun, Bos Investree Adrian Gunadi yang Gelapkan Rp 2,7 T Ditangkap
-
OJK: Rp4,8 Triliun Raib Akibat Love Scamming, Ini Cara Jitu Lindungi Diri dari Penipuan
-
Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif, Kemendagri dan OJK Bersinergi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
Terkini
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok
-
Permudah Klaim, BUMN Pengelola Dana Pensiun Ini Genjot Layanan Digital
-
Viral Menkeu Purbaya Makan Siang di Kantin DJP: Hidupkan Sektor UMKM!
-
Pemerintah Menang Banyak dari Negosiasi Freeport: Genggam 12 Persen Saham Hingga Pembangunan Sekolah