Suara.com - Kita sering mendengar bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Menurut Oxford Reference, negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut. Lebih jauh lagi negara ini memanfaatkan laut sebagai penopang kehidupan baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.
Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Dengan nama lain Nusantara, Indonesia juga adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia disebut negara maritim karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Sebanyak 62% dari wilayah Indonesia ditutupi oleh laut.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan luas wilayah laut Indonesia mencapai 6,32 juta km2. Panjang garis pantai Indonesia bahkan mencapai 81.000 km atau terpanjang kedua setelah Kanada. Sedangkan luas daratan hanya sekitar 2 juta km2.
Dengan luas lautan ini, predikat negara maritim layak disematkan untuk Indonesia. Negara ini bahkan memiliki Suku Bajo di Sulawesi Selatan yang hidup sebagai nelayan dan bertempat tinggal di atas laut.
Tidak cukup sampai di situ, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebelum melebur dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pernah memprediksi kekayaan laut Indonesia setara dengan 93% pemasukan APBN pada 2018. Lembaga tersebut memperkirakan nilai kasar potensi laut Indonesia sampai Maret 2019 adalah Rp1,77 triliun.
Nilai kekayaan tersebut sebagian besar berasal dari industri perikanan, ditambah dengan terumbu karang, mangrove, dan kekayaan pesisir. Potensinya masih ditambah dengan bioteknologi, wisata bahari, minyak bumi, dan transportasi laut.
Sementara itu, World Research Institute menyebutkan ekosistem pesisir dan laut yang sehat akan menjadi kunci untuk daya tarik pariwisata bahari. Konsep ini tidak hanya berlaku di Indonesia melainkan di negara-negara maritim di seluruh dunia.
Manfaat ekonomi kemudian bisa diperoleh melalui mematok tarif atas jasa lingkungan pesisir, misalnya dengan tiket masuk pariwisata bahari. Hal ini sudah diterapkan di negara maritim di Eropa seperti di Belanda.
Di samping sektor pariwisata, ketangguhan ekosistem laut bisa mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu, manfaat ekonomi akan status negara maritim bisa dirasakan secara meluas.
Baca Juga: 4 Permasalahan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Harus Segera Dibenahi
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
-
RI Negara Maritim, Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Optimalkan SDM Kelautan
-
8 Julukan Indonesia di Mata Dunia: Negara Nyiur hingga Heaven of Earth
-
Alasan Indonesia Disebut Negara Maritim, Selain Karena Luas Lautnya
-
Fadli Zon Kritik RI Negara Maritim Masih Impor Garam: Hebatnya di Mana?
-
Demi Menjaga Keamanan Perairan Indonesia, Ini Sejumlah Sepak Terjang KPLP
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
Terkini
-
10 Orang Terkaya di Dunia Januari 2026, Jensen Huang Resmi Masuk Jajaran
-
Janji Percepat Bangun Huntara, Menteri PU: Tak Ada Warga Aceh Tinggal di Tenda Saat Ramadan
-
Penjelasan Kelola Dana Negara Rp200 T, Tegaskan Menkeu Tertipu Bank Himbara Hoaks
-
Berita Soal Rp200 Triliun Menguap Dipastikan Hoaks, Kemenkeu dan BRI Jamin Dana Aman
-
Begini Spesifikasi Huntara di Aceh Tamiang untuk Korban Bencana
-
Impor Tapioka Masih Tinggi, Pengusaha: Bukan Karena Stok Kurang, Tapi Harga Lebih Murah
-
5 Fakta Isu Menteri Keuangan Purbaya Tertipu Bank Himbara Rp200 Triliun
-
Rencana Peleburan Bulog-Bapanas Masih Proses Pembahasan
-
Kemenkeu: Berita Menkeu Purbaya Tertipu Bank Himbara 100 Persen Hoaks
-
Bansos PKH, BPNT dan BLT Tahap 1 Cair Februari 2026, Ini Cara Cek di HP Pakai NIK KTP