Suara.com - Kita sering mendengar bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Menurut Oxford Reference, negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut. Lebih jauh lagi negara ini memanfaatkan laut sebagai penopang kehidupan baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.
Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Dengan nama lain Nusantara, Indonesia juga adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia disebut negara maritim karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Sebanyak 62% dari wilayah Indonesia ditutupi oleh laut.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan luas wilayah laut Indonesia mencapai 6,32 juta km2. Panjang garis pantai Indonesia bahkan mencapai 81.000 km atau terpanjang kedua setelah Kanada. Sedangkan luas daratan hanya sekitar 2 juta km2.
Dengan luas lautan ini, predikat negara maritim layak disematkan untuk Indonesia. Negara ini bahkan memiliki Suku Bajo di Sulawesi Selatan yang hidup sebagai nelayan dan bertempat tinggal di atas laut.
Tidak cukup sampai di situ, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebelum melebur dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pernah memprediksi kekayaan laut Indonesia setara dengan 93% pemasukan APBN pada 2018. Lembaga tersebut memperkirakan nilai kasar potensi laut Indonesia sampai Maret 2019 adalah Rp1,77 triliun.
Nilai kekayaan tersebut sebagian besar berasal dari industri perikanan, ditambah dengan terumbu karang, mangrove, dan kekayaan pesisir. Potensinya masih ditambah dengan bioteknologi, wisata bahari, minyak bumi, dan transportasi laut.
Sementara itu, World Research Institute menyebutkan ekosistem pesisir dan laut yang sehat akan menjadi kunci untuk daya tarik pariwisata bahari. Konsep ini tidak hanya berlaku di Indonesia melainkan di negara-negara maritim di seluruh dunia.
Manfaat ekonomi kemudian bisa diperoleh melalui mematok tarif atas jasa lingkungan pesisir, misalnya dengan tiket masuk pariwisata bahari. Hal ini sudah diterapkan di negara maritim di Eropa seperti di Belanda.
Di samping sektor pariwisata, ketangguhan ekosistem laut bisa mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu, manfaat ekonomi akan status negara maritim bisa dirasakan secara meluas.
Baca Juga: 4 Permasalahan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Harus Segera Dibenahi
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
-
RI Negara Maritim, Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Optimalkan SDM Kelautan
-
8 Julukan Indonesia di Mata Dunia: Negara Nyiur hingga Heaven of Earth
-
Alasan Indonesia Disebut Negara Maritim, Selain Karena Luas Lautnya
-
Fadli Zon Kritik RI Negara Maritim Masih Impor Garam: Hebatnya di Mana?
-
Demi Menjaga Keamanan Perairan Indonesia, Ini Sejumlah Sepak Terjang KPLP
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
- Sempat Nganggur Gegara Timnas Indonesia, Roberto Mancini Resmi Latih Italia
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Tangsel Mulai Kekeringan, 222 KK di Keranggan dan Serpong Krisis Air Bersih
-
Jakarta Akhiri Open Dumping, Pengamat Dorong Kota Penyangga Tiru Sistem Pengelolaan Sampah
-
Tayang 26 Agustus di Bioskop, The Journey to Gyeongju Angkat Tema Revenge
-
OLXmobbi Tebar Cashback Hingga 35 Juta Tukar Tambah Mobil Bekas ke Mobil Baru di GIIAS 2026
-
Pilot Malaysia Bawa 170 Penumpang ke Jakarta dalam Pengaruh Narkoba
-
Polrestabes Surabaya Buru Pelaku Lain Kasus Pembacokan Anggota PSHT, Sejumlah Nama Masuk DPO
-
Akal-akalan Komisi Fiktif Asuransi Pelni Rp15,6 Miliar, 4 Petinggi Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Rahasia Gelap Mantan Tunawisma di Balik Minimarket yang Merepotkan!
-
Enam Hari Menembus Ombak: ABK yang Hilang di Perairan Pulau Kelagian Akhirnya Ditemukan
-
Prabowo Bersedia ke Korea Utara, Apakah Indonesia Punya Hubungan Diplomatik dengan Korut?