Suara.com - Pemerintah telah meluncurkan satu portal Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Lewat sistem tersebut, semua data terkait batu bara terintegrasi dan terbuka.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, adanya sistem tersebut untuk menertibkan bisnis industri batu bara. Menurutnya, selama ini industri batu bara dibiarkan bebas, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
"Yang bertahun-tahun kita biarkan ini semua tercerai-berai, dengan satu portal sistem informasi mineral dan batu bara, ini saya kira akan sangat baik," ujar Luhut dalam Launching Simbara secara virtual, Selasa (8/3/2022).
Luhut menuturkan, dengan terintegrasinya data, justru akan membuat perusahaan atau oknum yang bermain-main di industri batu bara bisa diketahui. Dengan begitu, bisa dilakukan langkah penegakkan hukum bagi perusahaan atau oknum yang bermain-main.
"Ini yang sangat penting dari data yang dilaporkan tim saya, saya memahami fase 1, 2, 3 yang sudah 100 persen ini baru awal integrasi data. Masih banyak anomali dan iregularitas dari data mentah yang masuk dari berbagai Kementerian/Lembaga yang tadinya belum terintegrasi. Sekarang terintegrasi ini kita mulai bersihkan data-data ini," ucap dia.
Wakil Ketua KPCPEN ini menambahkan, sistem ini juga bisa memperlihatkan perusahaan mana saja yang tidak komitmen dalam kewajiban memberikan pasokan dalam negeri atau domestik market obligation (DMO).
"Pengenaan blokir otomatis, dan pergerakan batu bara di mana saja, seketika jika ditemukan ada dokumen yg tdk konsisten secara nyata, menjadi upaya pencegahan korupsi berbasis elektronik. Saya kira dengan kita membuat suasana yang lebih tertib, sistem yang lebih tertib, akan kurang korupsi," imbuh dia.
Dalam kesempatan yang Sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, adanya Simbara juga memudahkan proses bisnis batu bara seperti proses pengapalan menjadi lebih praktis.
"Dengan adanya Simbara, DMO badan usaha dapat dilakukan secara lebih maksimal, sekaligus menertibkan perdagangan ilegal minerba baik dari produsen maupun perdagangan perantara yang dapat membocorkan penerimaan negara," pungkas Arifin.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Meroket, Ini Syaratnya
Berita Terkait
-
Imbauan Menko Luhut kepada Para Wajib Pajak; 'Mari Kita Bayar Pajak dengan Benar, Kalau Tidak...'
-
Menkeu Sri Mulyani Sebut Luhut Menko Paling Tajir; 'Tarif Pajaknya Saja 35 Persen'
-
Mulai Hari Ini, Naik Pesawat, Kapal dan Kereta Api Tidak Wajib Tes Covid-19 Lagi
-
Pemerintah Longgarkan Aturan Covid-19, Perayaan Juara BRI Liga 1 Bisa Dihadiri Penonton?
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Penerima Beasiswa LPDP Kembalikan Dana ke Negara karena Tak Mengabdi, Per Orang Rp 1-2 Miliar
-
Bos LPDP: Anak Pejabat Boleh Terima Beasiswa
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak