Suara.com - Pemerintah telah meluncurkan satu portal Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Lewat sistem tersebut, semua data terkait batu bara terintegrasi dan terbuka.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, adanya sistem tersebut untuk menertibkan bisnis industri batu bara. Menurutnya, selama ini industri batu bara dibiarkan bebas, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
"Yang bertahun-tahun kita biarkan ini semua tercerai-berai, dengan satu portal sistem informasi mineral dan batu bara, ini saya kira akan sangat baik," ujar Luhut dalam Launching Simbara secara virtual, Selasa (8/3/2022).
Luhut menuturkan, dengan terintegrasinya data, justru akan membuat perusahaan atau oknum yang bermain-main di industri batu bara bisa diketahui. Dengan begitu, bisa dilakukan langkah penegakkan hukum bagi perusahaan atau oknum yang bermain-main.
"Ini yang sangat penting dari data yang dilaporkan tim saya, saya memahami fase 1, 2, 3 yang sudah 100 persen ini baru awal integrasi data. Masih banyak anomali dan iregularitas dari data mentah yang masuk dari berbagai Kementerian/Lembaga yang tadinya belum terintegrasi. Sekarang terintegrasi ini kita mulai bersihkan data-data ini," ucap dia.
Wakil Ketua KPCPEN ini menambahkan, sistem ini juga bisa memperlihatkan perusahaan mana saja yang tidak komitmen dalam kewajiban memberikan pasokan dalam negeri atau domestik market obligation (DMO).
"Pengenaan blokir otomatis, dan pergerakan batu bara di mana saja, seketika jika ditemukan ada dokumen yg tdk konsisten secara nyata, menjadi upaya pencegahan korupsi berbasis elektronik. Saya kira dengan kita membuat suasana yang lebih tertib, sistem yang lebih tertib, akan kurang korupsi," imbuh dia.
Dalam kesempatan yang Sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, adanya Simbara juga memudahkan proses bisnis batu bara seperti proses pengapalan menjadi lebih praktis.
"Dengan adanya Simbara, DMO badan usaha dapat dilakukan secara lebih maksimal, sekaligus menertibkan perdagangan ilegal minerba baik dari produsen maupun perdagangan perantara yang dapat membocorkan penerimaan negara," pungkas Arifin.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Meroket, Ini Syaratnya
Berita Terkait
-
Imbauan Menko Luhut kepada Para Wajib Pajak; 'Mari Kita Bayar Pajak dengan Benar, Kalau Tidak...'
-
Menkeu Sri Mulyani Sebut Luhut Menko Paling Tajir; 'Tarif Pajaknya Saja 35 Persen'
-
Mulai Hari Ini, Naik Pesawat, Kapal dan Kereta Api Tidak Wajib Tes Covid-19 Lagi
-
Pemerintah Longgarkan Aturan Covid-19, Perayaan Juara BRI Liga 1 Bisa Dihadiri Penonton?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif