Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PPP Achmad Baidowi, menyinggung itikad tidak baik Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam respons kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat. Pasalnya beberapa kali diundang rapat bersama Komisi VI Mendag kerap beralasan berhalangan hadir.
Baidowi mengatakan, tindakan tegas dari pemerintah memang sangat ditunggu dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. DPR melalui Komisi VI telah beberapa kali berupaya mengundang Mendag rapat untuk meminta penjelasan namun kerap tak hadir.
"Termasuk juga beberapa kali kita memang mengupayakan, Mendag hadir di komisi 6 untuk dimintai keterangan, tapi selalu ada alasan, berhalangan yang kita nggak tahu alasannya apa," kata pria yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Itikad baik Lutfi pun disinggung oleh Awiek. Padahal respons Mendag sangat diperlukan dalam permasalahan minyak goreng tersebut.
"Saya kira itu menunjukan itikad yang kurang baik ya, tidak baik dalam konteks merespons apa yang terjadi di masyarakat mengalami kelangkaan minyak goreng," tuturnya.
Awiek mengatakan, permasalahan minyak goreng kekinian sangat dikeluhkan masyarakat. Dari mulai harganya yang melambung tinggi hingga permasalahan adanya penimbunan.
"Yang begitu itu tidak bagus, komunikasi publiknya dari Kemendag juga tidak bagus sehinga menyebabkan polemik berkepanjangan," tuturnya.
Lebih lanjut, Awiek berharap permasalahan minyak goreng bisa selesai pada bulan Ramadan. Pasalnya Ramadan dikhawatirkan harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga akan melambung tinggi.
"Saya berharap sbelum romadhon ini persoalan minyak goreng ini bisa terselesaikan. Karena kita khawatirkan jelang rpmadon ini justru memicu kenaikan harga sembako lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Viral Emak-emak Marah ke Pegawai Minimarket, Diduga Mau Beli Minyak Goreng tapi Barang Kosong
"Hari ini rencana ada rapat internal komisi 6 untuk mengagendakan jadwal, tentu paling tidak kita upayakan minggu ini, kalaupun selambat lambatnya minggu depan mendag harus sudah dihadirkan di komisi 6 untuk menyampaokan kepada komisi 6 langkah-langkah atau pun mengatasi kelangkaan minyak goreng ini," sambungnya.
Berita Terkait
-
Viral Emak-emak Marah ke Pegawai Minimarket, Diduga Mau Beli Minyak Goreng tapi Barang Kosong
-
Diduga Jadi Pemicu Minyak Goreng Langka, MAKI Laporkan Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO Ke Kejagung
-
Pimpinan DPR Ultimatum Mendag Lutfi, Bakal Panggil Paksa jika Tiga Kali Absen Rapat Bahas Minyak Goreng Langka
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global
-
Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter
-
Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja
-
Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik
-
Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN