Jelang Perhelatan Stockholm +50, Dunia Menanti Peran Indonesia dalam Pemulihan Hubungan Manusia dan Planet

“Dan yang harus kita lakukan saat ini adalah dekarbonisasi, yang aksinya berupa mitigasi dan adaptasi,” tegasnya.

Selain itu, harus pula mempertimbangkan permasalahan yang terjadi di dalam negeri, yaitu berupa eksploitasi sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan menerapkan ekonomi melingkar (circular economy) dan membuat safe guard yang kuat, khususnya untuk perbaikan permasalahan lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Arief Anshory Yusuf menilai, di samping green economy, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan inklusif dari sisi social. Artinya, saat ini mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mampu bertahan lama, suatu negara harus terlebih dulu melakukan pemerataan sosial.

“Untuk kasus Indonesia, khususnya di daerah yang pendapatannya ditopang oleh sumber daya alam dia tinggi tapi fragile. Kadang tinggi, kadang rendah. Frigile itu agak berbahaya, tidak sustain,” jelas dia.

Namun, terlepas dari itu untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan ekonomi yang kuat, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Melainkan juga membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sebagai akar rumput.

Sebab, dengan ilmu yang dikembangkan oleh para akademisi, akan lebih mudah untuk memahami sebab dan akibat yang terjadi dalam persoalan lingkungan. Sehingga praktis dapat mendukung perumusan kebijakan inklusif yang dapat mengatasi permasalahan sekarang ini.

“Kami juga telah belajar bahwa tantangan sebesar ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan pendekatan masyarakat, atau lebih tepatnya, pendekatan dunia untuk menangani dan akademisi menempati tempat penting dalam formula ini. Dengan cara itu tidak meninggalkan siapa pun,” kata Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura.

Hal ini pun diamini oleh Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri Ibnu Wahyutomo. Dia bilang, kolabirasi dan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah lembaga think thank, dunia usaha, kalangan profesional dan akademisi berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang lebih sehat untuk masa depan masyarakat dunia, tidak cuma Indonesia.

“Kita harus keluar dari business as usual dan akademisi harus menjadi bagian advokasi, menuju perwujudan planet yang lebih hijau,” imbuhnya.

Baca Juga: Pimpinan BKSAP Sampaikan Empat Agenda Utama IPU ke-144

Sementara itu, dalam sambutannya, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Marina Berg mengapresiasi salah satu cara Indonesia untuk membantu mewujudkan lingkungan yang lebih hijau, salah satunya dengan penerbitan sukuk hijau atau green sukuk Syariah. Meski begitu, untuk memperbaiki krisis lingkungan yang saat ini sudah banyak terjadi, Indonesia memerlukan lebih banyak lagi inovasi-inovasi luar biasa. Khususnya inovasi yang dapat memperlambat perubahan iklim, mengurangi pencemaran lingkungan, hingga menjaga ekosistem yang ada.

“Ini adalah perkembangan yang luar biasa, namun dengan triliunan dolar yang dipertaruhkan di Indonesia saja, diperlukan lebih banyak inovasi,” tukas Marina.