Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada pengelola rumah sakit agar lebih sering menggunakan produk dalam negeri, ketimbang harus menggunakan produk impor.
Permintaan ini juga sekaligus mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi ketergantungan dari produk impor.
"Pengadaan alat kesehatan seperti Bapak Presiden sampaikan coba untuk melihat dari industri nasional (produk dalam negeri)," kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Layanan Umum (BLU) 2022, Rabu (30/3/2022).
Namun katanya dalam praktiknya nanti, dirinya tak mau pengadaan barang alat kesehatan menimbulkan praktik korupsi.
"Jangan ada korupsi, konflik kepentingan, karena alat-alat kesehatan penting bagi pelayanan kesehatan namun juga penting dari sisi keuangan BLU," katanya.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, bila para pengelola BLU di bidang kesehatan terus menjaga integritas dengan tidak melakukan korupsi pastinya bisa membangun rumah sakit yang baik, dengan alat kesehatan produksi dalam negeri yang tidak kalah dari sisi kualitasnya.
"Jangan sampai rumah sakit justru menjadi salah satu sumber dari masalah tata kelola," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
IESR Bongkar Dampak dari Kebijakan Bebas Pajak Kendaraan Listrik Dihapus
-
Dihantam Tarif AS, ESDM Justru Percepat Ambisi Energi Surya 100 GW
-
Viral Narasi Dana Nasabah Himbara Dipakai untuk Program MBG, OJK dan LPS: Hoaks!
-
Menaker Akan Wajibkan Perusahaan Ikut Gaji Peserta Program Magang Nasional
-
Suku Bunga Goyang Daya Beli, Pasar Properti 2026 Kini Lebih Rasional
-
Tudingan Duit Bank Dipakai untuk Biayai Program Prioritas Pemerintah Terlalu Tendensius
-
Sengkarut MinyaKita: Antara Kelangkaan, Birokrasi BUMN, dan Rencana Kenaikan Harga
-
Waskita Beton Precast (WSBP) Kantongi Pendapatan Rp395 Miliar
-
SMBC Indonesia Catat Penyaluran Kredit Rp191,8 Triliun di Q1-2026
-
Alasan IHSG Ambruk 3% dan 701 Saham Merah Hari Ini