Suara.com - Akademisi IPB Univesity, Prima Gandhi mengungkapkan benih padi dan jagung yang beredar saat ini di pasaran hingga petani sudah berlabel dan bersertifikat, bahkan pengadaan benih pemerintah melalui e-katalog dan harga sudah ditentukan. Oleh krena itu, tidak ada ruang terjadinya praktek mafia bisnis benih dan jika ada harus ditangkap sebagai bentuk tindakan tegas.
"Sehingga bisnis benih berjalan fair dan terkontrol. Harga komersial di pasaran saya lihat tidak ada yang aneh aneh. Masyarakat dan petani tidak mengeluhkan tentang ketersediaan dan harga benih," tegas Prima Gandhi di Bogor, Minggu, (24/4/2022).
Berangkat dari ini, Dosen Sekolah Vokasi IPB Univesity ini menegaskan penerapan sistem pengadaan benih ini yang terbuka berbasis digital, benar-benar tidak memberikan ruang sedikitpun kepada mafia pangan yang memburu rente dari pengadaan benih tersebut. Alhasil, harga benih di tingkat petani terbangun normal dan petani hingga saat ini tidak pernah mempersoalkan ketersediaan dan harga benih.
"Harga komersial di pasaran saya lihat tidak ada yang aneh aneh. Masyarakat tani tidak mengeluhkan tentang ketersediaan dan harga benih. Juga tidak terlihat dominasi pasar oleh produsen tertentu atau beberapa produsen tertentu. Semua pelaku bisnis juga tidak merasa hambatan keluar masuk pasar," pinta Prima Gandhi.
Ia menjelaskan, hal ini disebabkan karena hampir semua pelaku bisnis padi itu UMKM, tidak terlihat ada monopoli ataupun oligopoli dalam pasar. Bahkan hasil pemantauan di lapangan juga tidak ada tanda-tanda kartel maupun mafia benih.
"Kalau ada mafia ya sikat, tangkap saja sampai habis karena benih ini sangat penting penciri produktivitas dan pondasinya pertanian," tegasnya.
Lebih lanjut Prima Gandhi mengatakan benih yang selama ini digunakan petani merupakan benih yang diproduksi dan dipasok oleh perusahaan swasta dan pemerintah, dalam hal ini perusahaan tersebut mendapatkan hak memproduksi benih berlabel. Penggunaan benih hibrida sendiri belum banyak diminati petani, luas tanamnya hanya 100 ribuan hektar saja.
"Untuk benih jagung hibrida itu ada milik nasional dan multinasional juga kompetitif tidak ada dominasi, bahkan benih jagung Badan Litbang juga disukai pasar," lugasnya.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Tegas Tindak Mafia Minyak Goreng
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, BPKN Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah dari Mafia
-
Foto Bareng Tersangka Dugaan Kasus Suap Ekspor Migor Pada 2019, Moeldoko: Sejak Itu Tidak Pernah Bertemu Lagi
-
Foto Bersama Tersangka Suap Ekspor Minyak Goreng Beredar di Medsos, Ini Penjelasan Moeldoko
-
Soal Kasus Mafia Minyak Goreng, Wapres Maruf Amin: Semoga Harga Minyak Goreng Bisa Kembali Normal
-
Buntut Kasus Dugaan Mafia Minyak Goreng, Kejaksaan Agung Diminta Berani Panggil Kaesang dan Luhut
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok