- Dirjen Migas ESDM, Laode Sulaeman, belum terbitkan rekomendasi impor BBM Shell Indonesia per Jumat (6/2/2026).
- Evaluasi izin impor Shell disebabkan keterlambatan perusahaan menyetujui pembelian BBM dari Pertamina akhir 2025.
- Tidak terbitnya rekomendasi ini menyebabkan stok BBM di SPBU Shell mengalami kelangkaan dibandingkan operator lain.
Suara.com - Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengakui dirinya belum menerbitkan rekomendasi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Shell Indonesia.
Saat ini, ESDM masih mengevaluasi izin impor BBM Shell indonesia pada 2026.
Laode menjelaskan, salah satu alasan izin impor Shell masih dievaluasi adalah keterlambatan perusahaan tersebut dalam menyetujui pembelian BBM dari Pertamina saat terjadi kelangkaan pasokan di SPBU swasta pada akhir tahun 2025.
"Kan Shell itu terakhir kan menyetujui proses pembelian (BBM ke Pertamina). Jadi, ya, kami evaluasi," kata Laode saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Sebagaimana diketahui, pada akhir 2025, Shell tercatat sebagai badan usaha terakhir yang menyepakati pembelian BBM dari Pertamina.
BP-AKR menjadi operator swasta pertama yang sepakat menyerap pasokan sebanyak 100 ribu barel, yang kemudian diikuti oleh Vivo dengan volume serupa. Sementara itu, Shell baru menyusul di urutan paling akhir.
Rekomendasi impor yang belum terbit mengakibatkan stok BBM di jaringan SPBU Shell mengalami kelangkaan. Kondisi ini berbeda dengan operator swasta lain seperti BP-AKR yang izin impornya telah terbit.
Sehingga per Januari 2026, BP-AKR sudah mulai melakukan pengadaan BBM dari luar negeri.
Namun, Laode menjelaskan bahwa izin impor untuk operator swasta seperti BP-AKR dan Vivo telah diterbitkan dengan masa berlaku enam bulan.
Baca Juga: Bye-bye Impor! SPBU Swasta Mulai Antre Borong Solar Pertamina
Periode itu ditetapkan agar pemerintah dan pengelola SPBU dapat memantau dinamika konsumsi sebelum mengajukan kuota impor tambahan yang volumenya telah disesuaikan untuk semester berikutnya.
"Jadi mereka (SPBU swasta) sudah diberikan import untuk 6 bulan. Kecuali yang sedang dievaluasi (Shell)," pungkas Laode.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Driver Sambut Potongan Komisi Ojol 8 Persen, Berharap Tak Muncul Biaya Baru yang Kurangi Pendapatan
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya