- Dirjen Migas ESDM, Laode Sulaeman, belum terbitkan rekomendasi impor BBM Shell Indonesia per Jumat (6/2/2026).
- Evaluasi izin impor Shell disebabkan keterlambatan perusahaan menyetujui pembelian BBM dari Pertamina akhir 2025.
- Tidak terbitnya rekomendasi ini menyebabkan stok BBM di SPBU Shell mengalami kelangkaan dibandingkan operator lain.
Suara.com - Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengakui dirinya belum menerbitkan rekomendasi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Shell Indonesia.
Saat ini, ESDM masih mengevaluasi izin impor BBM Shell indonesia pada 2026.
Laode menjelaskan, salah satu alasan izin impor Shell masih dievaluasi adalah keterlambatan perusahaan tersebut dalam menyetujui pembelian BBM dari Pertamina saat terjadi kelangkaan pasokan di SPBU swasta pada akhir tahun 2025.
"Kan Shell itu terakhir kan menyetujui proses pembelian (BBM ke Pertamina). Jadi, ya, kami evaluasi," kata Laode saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Sebagaimana diketahui, pada akhir 2025, Shell tercatat sebagai badan usaha terakhir yang menyepakati pembelian BBM dari Pertamina.
BP-AKR menjadi operator swasta pertama yang sepakat menyerap pasokan sebanyak 100 ribu barel, yang kemudian diikuti oleh Vivo dengan volume serupa. Sementara itu, Shell baru menyusul di urutan paling akhir.
Rekomendasi impor yang belum terbit mengakibatkan stok BBM di jaringan SPBU Shell mengalami kelangkaan. Kondisi ini berbeda dengan operator swasta lain seperti BP-AKR yang izin impornya telah terbit.
Sehingga per Januari 2026, BP-AKR sudah mulai melakukan pengadaan BBM dari luar negeri.
Namun, Laode menjelaskan bahwa izin impor untuk operator swasta seperti BP-AKR dan Vivo telah diterbitkan dengan masa berlaku enam bulan.
Baca Juga: Bye-bye Impor! SPBU Swasta Mulai Antre Borong Solar Pertamina
Periode itu ditetapkan agar pemerintah dan pengelola SPBU dapat memantau dinamika konsumsi sebelum mengajukan kuota impor tambahan yang volumenya telah disesuaikan untuk semester berikutnya.
"Jadi mereka (SPBU swasta) sudah diberikan import untuk 6 bulan. Kecuali yang sedang dievaluasi (Shell)," pungkas Laode.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
MBG Bisa Dijalankan Tanpa Ganggu Kondisi Fiskal, Begini Caranya
-
Asosiasi Bisnis RI - Filipina Resmi Terbentuk, Fokus Atasi Hambatan Dagang
-
Apa itu Bond Stabilization Fund yang Mau Dikerahkan untuk Stabilkan Rupiah?
-
Kisah Bambang Jadi Agen BRILink Nomor 1 di Klaten, Dari Ngontrak hingga Antarkan Anak ke Jepang
-
Dikuras untuk Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa Indonesia Capai Titik Terendah Sejak 2024
-
Langgar Aturan Penagihan, Indosaku Didenda OJK Rp875 Juta
-
Sebut Beda Karakteristik, IMA Ragukan Skema Migas Diterapkan di Sektor Tambang
-
Dampingi Presiden Prabowo di KTT ASEAN, Bahlil Fokus Bahas Diversifikasi Energi
-
Dukung Ekonomi Rakyat, Pegadaian Hadirkan Solusi Keuangan Inklusif di Timor Leste
-
Harga Pangan Hari Ini Naik? Cabai Rawit Tembus Rp65 Ribu per Kg, Telur Ayam Rp31 Ribu