Suara.com - Palang Merah Indonesia (PMI) dan PT Pos Indonesia memperkuat komitmen kerja sama dalam distribusi bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah tanah air. Bantuan tunai maupun logistik dari PMI akan disokong jejaring PT Pos seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI Sudirman Said mengatakan, pendistribusian yang cepat serta tepat sangat dibutuhkan dalam setiap operasi kemanusiaan. Pelibatan PT Pos dalam berbagai aksi kemanusiaan ini dinilai Sudirman sangat strategis.
Pasalnya, PT Pos Indonesia memiliki jaringan serta pelayanan yang telah teruji. Kerja sama ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan jangkauan serta kecepatan layanan kemanusiaan PMI.
"Sebelum adanya kerja sama ini PT Pos Indonesia sering kami libatkan dalam distribusi bantuan non-tunai, semoga setelah kerja sama ini semakin memperkuat pelayanan PMI," kata Sudirman Said usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Rapat Utama PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ditulis Jumat (20/5/2022).
Penyaluran bantuan non-tunai melalui PT Pos disebut Sudirman lebih memartabatkan penerima bantuan. Penerima dapat lebih leluasa memanfaatkan bantuan tersebut sesuai kebutuhan.
"PMI akan terus melakukan upaya distribusi Bantuan kepada masyarakat terdampak Bencana dengan cara yang lebih bermartabat melalui Bantuan Non Tunai sebagai upaya mendukung pemerintah Indonesia melalui berbagai dukungan mitra gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC)," jelas Sekjen.
Keterlibatan PT Pos Indonesia dalam operasi kemanusiaan PMI di antaranya yakni distribusi bantuan non-tunai ke penyintas tsunami selat sunda, bantuan non-tunai ke penyintas gempa Sulawesi Barat, serta penyaluran bantuan non-tunai ke masyarakat terdampak Covid-19 di DKI, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, dan Sulsel.
Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman dalam distribusi logistik dan bantuan, PT Pos Indonesia sendiri dipercaya pemerintah dalam penyaluran bantuan sejumlah program pemerintah.
"Kemudahan penggunaan Weselpos, jaringan operasional yang tersebar, serta pengalaman penyaluran dana untuk program-program pemerintah di hampir seluruh Indonesia adalah beberapa keunggulan PT Pos Persero yang sudah terbukti," kata Faizal R Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Covid-19 Melandai Kran PMI Dibuka Lagi, 380 Orang Asal Lombok Berangkat ke Luar Negeri
Faizal menambahkan perjanjian kerangka kerja ini akan mempersingkat birokrasi dan prosedur serta waktu untuk pengurusan dokumen kontrak dan lainnya. Hal tersebut lantaran biaya layanan yang tetap, jelasnya koresponden dari kedua belah pihak, serta adanya kepastian prosedur pengiriman uang ke PT Pos untuk disampaikan ke masyarakat melalui layanan Weselpos.
"Saat ini memang masih terfokus untuk masyarakat terdampak bencana, tapi ke depan akan juga bisa dimanfaatkan untuk sektor-sektor lainnya termasuk fasilitas air dan Sanitasi, penampungan (shelter), dan pemberdayaan ekonomi," tukas Faizal.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Iran Tetapkan Tarif Selat Hormuz, Harga Bitcoin Malah Anjlok Parah
-
Danantara Rebut Pengelolaan Sekuritas Himbara, Mau Bentuk Holding Baru
-
Pertamina Wisuda 168 Binaan Usaha Ultra Mikro, Total Cuan hingga Rp2,7 Miliar
-
Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026 demi Tambah Pendapatan Negara
-
Purbaya Siapkan Insentif Motor Listrik, Bagaimana Nasib Mobil Listrik?
-
Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC
-
Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar
-
Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal