Suara.com - Palang Merah Indonesia (PMI) dan PT Pos Indonesia memperkuat komitmen kerja sama dalam distribusi bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah tanah air. Bantuan tunai maupun logistik dari PMI akan disokong jejaring PT Pos seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI Sudirman Said mengatakan, pendistribusian yang cepat serta tepat sangat dibutuhkan dalam setiap operasi kemanusiaan. Pelibatan PT Pos dalam berbagai aksi kemanusiaan ini dinilai Sudirman sangat strategis.
Pasalnya, PT Pos Indonesia memiliki jaringan serta pelayanan yang telah teruji. Kerja sama ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan jangkauan serta kecepatan layanan kemanusiaan PMI.
"Sebelum adanya kerja sama ini PT Pos Indonesia sering kami libatkan dalam distribusi bantuan non-tunai, semoga setelah kerja sama ini semakin memperkuat pelayanan PMI," kata Sudirman Said usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Rapat Utama PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ditulis Jumat (20/5/2022).
Penyaluran bantuan non-tunai melalui PT Pos disebut Sudirman lebih memartabatkan penerima bantuan. Penerima dapat lebih leluasa memanfaatkan bantuan tersebut sesuai kebutuhan.
"PMI akan terus melakukan upaya distribusi Bantuan kepada masyarakat terdampak Bencana dengan cara yang lebih bermartabat melalui Bantuan Non Tunai sebagai upaya mendukung pemerintah Indonesia melalui berbagai dukungan mitra gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC)," jelas Sekjen.
Keterlibatan PT Pos Indonesia dalam operasi kemanusiaan PMI di antaranya yakni distribusi bantuan non-tunai ke penyintas tsunami selat sunda, bantuan non-tunai ke penyintas gempa Sulawesi Barat, serta penyaluran bantuan non-tunai ke masyarakat terdampak Covid-19 di DKI, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, dan Sulsel.
Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman dalam distribusi logistik dan bantuan, PT Pos Indonesia sendiri dipercaya pemerintah dalam penyaluran bantuan sejumlah program pemerintah.
"Kemudahan penggunaan Weselpos, jaringan operasional yang tersebar, serta pengalaman penyaluran dana untuk program-program pemerintah di hampir seluruh Indonesia adalah beberapa keunggulan PT Pos Persero yang sudah terbukti," kata Faizal R Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Indonesia.
Baca Juga: Covid-19 Melandai Kran PMI Dibuka Lagi, 380 Orang Asal Lombok Berangkat ke Luar Negeri
Faizal menambahkan perjanjian kerangka kerja ini akan mempersingkat birokrasi dan prosedur serta waktu untuk pengurusan dokumen kontrak dan lainnya. Hal tersebut lantaran biaya layanan yang tetap, jelasnya koresponden dari kedua belah pihak, serta adanya kepastian prosedur pengiriman uang ke PT Pos untuk disampaikan ke masyarakat melalui layanan Weselpos.
"Saat ini memang masih terfokus untuk masyarakat terdampak bencana, tapi ke depan akan juga bisa dimanfaatkan untuk sektor-sektor lainnya termasuk fasilitas air dan Sanitasi, penampungan (shelter), dan pemberdayaan ekonomi," tukas Faizal.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Penerima Beasiswa LPDP Kembalikan Dana ke Negara karena Tak Mengabdi, Per Orang Rp 1-2 Miliar
-
Bos LPDP: Anak Pejabat Boleh Terima Beasiswa
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak