Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul mengungkapkan, besarnya perbedaan harga antara Pertamax dan Pertalite membuat pengusaha Pertashop terpaksa menutup sementara usaha mereka.
Hal ini karena banyak masyarakat kecil yang membuka usaha Pertashop dengan pinjam uang. Kenaikan harga Pertamax sangat berpengaruh bagi Pertashop karena pelanggan memilih beli Pertalite di SPBU. Sementara, pinjaman mereka harus tetap dilunasi.
"Karena mati suri tidak mampu lagi membayar, akhirnya kredit macet, Pertashop disita oleh bank. Kami sangat prihatin karena mereka adalah orang-orang kurang mampu yang meminjam uang dari bank untuk membangun itu," kata Hendrik.
Untuk diketahui, selisih harga Pertamax dengan Pertalite sekitar Rp5.000 per liter berdampak terhadap bisnis Pertashop sebagai lembaga penyalur resmi berskala kecil yang menyediakan BBM nonsubsidi dan produk lain dari Pertamina di daerah yang jauh dari SPBU.
Pemerintah diminta segera merespons usaha Pertashop yang mati suri akibat ditinggalkan pembeli yang lebih memilih BBM murah lantaran perbedaan harga antara Pertamax dan Pertalite yang cukup besar.
Ia menceritakan, kerap dicurhati oleh pengusaha Pertashop mengenai kapan harga Pertalite naik dan apakah harga Pertamax akan kembali naik.
"Masalah Pertashop ini sangat serius. Tolong pemerintah merespons cepat," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Ia sendiri mengaku tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lantaran kewenangan mengubah harga BBM ada di tangan pemerintah.
Ia menuturkan, Asosiasi Paguyuban Pertashop akan melakukan unjuk rasa ke Kementerian BUMN untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah yang memprioritaskan pembangunan Pertashop di berbagai daerah.
Baca Juga: Kenapa Pelanggan Diminta Pakai MyPertamina Padahal Dilarang Main HP di SPBU?
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa konsumsi Pertamax anjlok hingga 20 persen akibat konsumen BBM nonsubsidi beralih membeli BBM bersubsidi. Saat ini, harga jual Pertamax Rp12.500 per liter, sedangkan harga jual Pertalite Rp7.650 per liter.
Sampai 31 Mei 2022, angka konsumsi Pertalite telah mencapai 50,74 persen atau sebanyak 11,69 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan APBN sebesar 23,04 juta kiloliter. Pemerintah mengambil langkah penambahan kuota Pertalite agar kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi di dalam negeri bisa terpenuhi hingga akhir tahun ini.
Berita Terkait
-
Banyak Usaha Pertashop Mati Akibat Harga Pertamax Naik, DPR: Ini Masalah Serius
-
Potret Pertamini Jual Minyak Goreng Curah Dalam Mesin Dispenser, Tak Mau kalah dengan Pertalite dan Pertamax
-
100 Pengusaha Sumut Bakal Hadiri HUT HIPMI ke-50 di JCC
-
Perluas Akses Energi Masyarakat, Pertamina Siap Danai UMKM Bangun Pertashop
-
Kenapa Pelanggan Diminta Pakai MyPertamina Padahal Dilarang Main HP di SPBU?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Aturan Purbaya soal Kripto Dinilai Bikin Industri Makin Transparan
-
Rupiah Makin Ambruk Hingga ke Level Rp 16.855
-
8 Ide Usaha Menjanjikan di Desa dengan Modal Kecil yang Menguntungkan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
Harga Beras SPHP Akan Dipatok Sama Rp 12.500/Liter di Seluruh Wilayah RI
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
DJP Kemenkeu Berhentikan Sementara Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK
-
Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya: Kami Bantu Dari Sisi Hukum, Tak Akan Ditinggal
-
Kementerian PU Percepat Normalisasi Sungai Batang Kuranji