Suara.com - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menduga wabah penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak dikarenakan perubahan orientasi kebijakan impor daging.
"Saya menduga dan menganalisis bahwa munculnya PMK ini karena perubahan orientasi kebijakan impor daging. Dulu, orientasi dari undang-undang peternakan menganut rezim country based, sekarang zone based," ujar Tulus dalam Dialektika Demokrasi bertema "Jelang Idul Adha 1443 H, Amankan Hewan Korban di Tengah PMK" diikuti secara daring di Jakarta, hari ini.
Yang dimaksud dengan country based, menurut Tulus, adalah mengimpor daging dari negara yang betul-betul bebas PMK. Sedangkan saat ini pemerintah menggunakan kebijakan zone based atau berdasarkan zona, seperti mengimpor daging dari negara seperti dari India.
India, dikatakannya, belum seluruhnya bebas dari wabah PMK, hanya beberapa negara bagian saja yang telah bebas dari wabah tersebut.
"Saya kira pemerintah harus berani meninjau ulang untuk kemudian kembali ke country based, kalau memang ini munculnya berasal dari daging dari daerah-daerah yang zona merah tadi.
Menurutnya, langkah investigatif diperlukan untuk mendeteksi asal wabah PMK, yang mana Indonesia dalam waktu yang cukup lama sudah terbebas dari wabah penyakit ternak tersebut, karena impor sapi bakalan atau daging dari zone based yang belum bebas PMK.
Tulus memaklumi kebijakan pemerintah dengan zone based memang untuk menurunkan harga daging sapi khususnya, pada saat ini masih bergantung pada impor dari negara tertentu, misalnya di Australia atau New Zealand.
"Dengan membuka zone based itu artinya aksesnya lebih banyak, tapi kalau kemudian dari zona itu ada penyakit PMK, ya, risikonya seperti ini. Oleh karena itu saya kira pemerintah juga mengevaluasi kembali ke rezim yang awal, kalau memang ini dipicu dari impor dari negara yang belum bebas PMK," ujar dia. [Antara]
Baca Juga: Hewan Ternak di Lapak Penjualan Bandar Lampung Bebas PMK
Berita Terkait
-
YLKI Desak Pemerintah Setop Sementara Program Makan Gratis Usai Marak Kasus Keracunan
-
YLKI Desak Penyelesaian Masalah Stok dan Harga Beras di Pasaran
-
Rekening Anda Diblokir Diam-Diam? YLKI Kritik Kebijakan PPATK
-
YLKI Soroti Banjir Keluhan Barang Palsu & Refund Macet saat Belanja Online
-
Sebut MBG Tak Bisa Tekan Kasus Anak Stunting, YLKI Wanti-wanti Masalah Ini ke Pemerintah
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
BRI Peduli Salurkan CSR untuk Renovasi Masjid di Pandeglang
-
Menkeu Purbaya Mau Tindak Pakaian Bekas Impor Ilegal, Saleh Husin: Ayo Gas Terus!
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
OJK Targetkan 93 Persen Masyarakat Indonesia Melek Keuangan, Ini Caranya
-
Analisis MSCI: Aturan Baru Free-Float Saham Indonesia, 4 Emiten Raksasa Terancam Terdepak
-
Pengusaha Ungkap Plus Minus Larangan Impor Baju Bekas Menkeu Purbaya
-
Telkomsat - Kemenkes Kerja Sama Mendorong Pemerataan dan Digitalisasi Layanan Kesehatan Berbasis AI
-
Pegadaian Kembali Hadirkan Program Gadai Bebas Bunga
-
Menkeu Purbaya Tegas Sikat Impor Ilegal di Pelabuhan: Saya Nggak Akan ke Pasar
-
Emiten INET Sebentar Lagi Jadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Outsourcing PADA