- Harga beras masih tinggi meski pemerintah klaim stok melimpah
- YLKI desak pemerintah jamin akses, kualitas, dan harga beras yang terjangkau
- Distribusi beras dinilai bermasalah, perlu pengawasan ketat dari hulu ke hilir
Suara.com - Ketersediaan stok dan harga beras di pasaran masih menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia dan untuk itu, YLKI mendesak disegrakannya penyelesaiannya.
"Polemik beras belum juga beres, di lapangan asih ada persoalan untuk segera dituntaskan," ucap Ketua YLKI Niti Emiliana dilansir dari laman Antara, Sabtu (6/9/2025).
Pasalnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa stok beras melimpah.
"Namun, mengapa harga beras di pasaran masih tinggi dan stok beras banyak yang kosong di pasaran," ujarnya.
Niti Emiliana mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat jika pada sisi konsumen stok beras melipah, harusnya tersedia di pasaran sehingga mudah diakses masyarakat.
"Jadi bukan hanya berada di hulu atau gudang saja," imbuhnya.
Tidak hanya akses, dia mengingatkan bahwa stok beras yang ada harusnya memiliki kualitas sesuai standar dan harga terjaungkau.
"Pemerintah seharusnya menjamin tersediaan stok beras di pasar dan memastikan harganya terjangkau bagi msyarakat," ucap Niti Emiliana.
Tidak hanya itu, YLKI juga melihat, eskalasi harga beras di ritel modern sangat memberatkan konsumen dan tidak sesuai dengan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Perum Bulog Pastikan Kualitas Stok Beras Nasional Tetap Terjaga
"Banyak konsumen terkecoh bahwa beras yang tersedia di ritel modern bukanlah beras premium biasa, melainkan beras khusus terfortifikasi yang harganya Rp 90 ribu hingga Rp 130 ribu per lima kilogram (kg)," katanya.
Sedangkan, dia menerangkan bahwa beras khusus tidak memiliki aturan tetap HET dari pemerintah.
"Hal ini imbas dari kekosongan stok beras premium dan medium di ritel modern," ujar dia.
Polemik berikutnya pada beras di pasar tradisional, konsumen juga merasakan kenaikan harga beras eceran, meskipun tak sesignifikan beras di ritel modern, dan harganya cenderung masih bisa terjangkau.
"Namun ini juga harus menjadi perhatian agar tidak ada kenaikan harga dan kekosongan stok beras di pasar tradisional," katanya, menjelaskan.
Oleh karena itu, YLKI meminta pemerintah memenuhi hak dasar konsumen untuk memenuhi stok beras di pasaran dengan akses yang mudah, kualitas sesuai standar dan harga yang terjangkau.
Berita Terkait
-
Warga Muntilan Ini Tolak Bantuan Beras Karena Takut Mubazir, Kondisinya Bikin Petugas VDK Trenyuh
-
Sah! Harga Beras Medium Naik Jadi Rp 13.000 per Kg
-
Musim Panas Ekstrem, Harga Beras di Jepang Naik 90 Persen
-
Dituding Tidak Peduli Dengan Kenaikan Harga Beras, Ini Jawaban Menteri Pertanian
-
Bagaimana Cara Menteri Pertanian Turunkan Harga Beras?
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
Terkini
-
Darurat yang Tak Bisa Lagi Diabaikan: Kekerasan di Sekolah Terus Berulang, Siapa yang Lalai?
-
Lumpur Rendam RSUD Aceh Tamiang: Momen Pilu Dokter Menangis di Tengah Obat-obatan yang Rusak Parah
-
Menhub: 119,5 Juta Pemudik Siap Bergerak, Puncak Mudik Nataru Diprediksi H-1 Natal
-
Amarah Prabowo di Rapat Bencana: Bupati Umrah Saat Daerahnya Tenggelam
-
Perlindungan Anak di Medsos: Menkomdigi Tegaskan Sanksi untuk Platform, Bukan Orang Tua
-
Ratusan Korban Datangi Rumah Bos WO di Jaktim, Polisi: Situasi Sempat Memanas
-
DPR 'Sentil' Komdigi: Bantuan Triliunan Rupiah Pemerintah Jangan Kalah Viral dari Donasi Rp10 M!
-
Iqbal PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional: Jangan Hitung-hitungan dengan Rakyat
-
Perusahaan Didesak Alihkan Dana CSR untuk Korban Banjir, Tapi Jangan Ada Iklan Terselubung
-
Hari Ini KLH Panggil PT TPL hingga PTPN III Terkait Banjir di DAS Batang Toru