Suara.com - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan kalau keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan ekspor bahan mentah pertambangan sangat tepat dan strategis. Hal itu sebagai langkah hilirisasi mineral.
Di sisi lain, Fahmy juga menyebut kalau tentu hal ini akan menimbulkan permasalah termasuk di nikel kadar rendah yang kapasitasnya jika dihilirisasi masih sangat terbatas.
"Ini akan menyulitkan bagi pengusaha nikel, karena nikel ini bahan baku utama untuk baterai, padahal industri baterai di Indonesia juga terbatas," jelas Fahmy.
Namun menurut Fahmy, ada berita baik dari nikel. Pasalnya, di samping penambangan eksisting, saat ini sedang dibangun pabrik di baterai listrik di batang yang produksinya mencapai 3,5 juta unit atau setara dengan 200 gigawatt per tahun.
"Kalau yang di Batang sudah beroperasi, saat itulah masalah terhadap nikel akan berkurang, termasuk hilirisasi nikel tadi, saya perkirakan nanti akan muncul beberapa perusahan/pengusaha nikel," prediksi Fahmy.
Di sisi lain, Fahmy berpendapat selain mengandalkan pengusaha swasta, sangat penting jika pemerintah berinvestasi apalagi kepada BUMN di bidang tambang. Menurutnya, kalau tidak ada smelter dan larangan ekspor tetap berjalan akan menimbulkan masalah baru.
"Pemerintah ikut mendorong BUMN untuk mendirikan smelter dan mendorong industri baterai, selain untuk ekspor, jika terkait mobil listrik akan sangat bagus, sehingga dari hulu ke hilir," ungkap Fahmy.
Menurutnya hal ini tentu sangat sesuai dengan rencana Jokowi yang mengharapkan keterkaitan industri, yakni ada smelterisasi dan ada baterai, termasuk untuk mobil listrik.
"Kalau semuanya sudah siap, akan memberikan kemudahan dan mobil listrik atau baterai lebih murah dibanding negara yang tidak punya nikel dan perusahan baterai. Sekali lagi ini sangat penting dan harus didorong ke BUMN tambang," pungkas Fahmy.
Baca Juga: Tesla dan Foxconn Jadi Target Pemerintah untuk Ramaikan Kawasan Industri di Wilayah Ini
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
- Polisi Telusuri Jejak Hotman Paris di Balik Kematian Tak Wajar Pengacara Rocky Martin
Pilihan
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Terkini
-
Bentrok PSHT vs Ormas Maluku Satu Rasa di Surabaya, 3 Orang Terluka
-
Maut di Tikungan Gelap: Perjalanan Terakhir Andre Saputra di Arus Irigasi Batanghari
-
Gubernur BI Perry Warjiyo Mengundurkan Diri
-
5 Rekomendasi Lipstik Matte yang Tidak Membuat Bibir Kering Sesuai Review Pengguna
-
Sarat Diskriminasi, Entourage Bali Ikut Disorot Pemerintah Australia
-
Karhutla Landa Kawasan Bromo, Empat Hektare Hutan Terbakar
-
Minat Menabung untuk Haji Meningkat, Tabungan Haji Bank Mega Syariah Melonjak 12 Persen
-
Pencuri Ayam di Bali Tewas Diamuk Massa di Depan Anaknya, KSP: Main Hakim Sendiri Bukan Budaya Kita!
-
Jangkau Wilayah Pelosok NTT, BRI Salurkan 82 Persen Total KUR di Nusa Tenggara Timur
-
Usai Bikin Menteri Pendidikan Mundur, Gerakan Kecoak Bakal Tumbangkan PM India?