Suara.com - Kebijakan pembatasan BBM subsidi berbasis data rumah tangga didukung penuh Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra T.G Talattov karena lebih efektif dan tepat sasaran di masa depan.
"Dengan melihat kemampuan ekonomi, penghasilan atau pengeluaran dari masing-masing rumah tangga," ujar Abra.
Pria yang menjabat Head of Center of Food, Energy and Sustanaible Development INDEF itu mengatakan, program ini lebih efektif, tepat sasaran dan potensi penghematan konsumsi jauh lebih besar dibandingkan hanya berbasis kendaraan.
Berkat sistem ini, ia mengatakan, masyarakat yang penghasilannya mepet diatas UMR masih dapat membeli BBM bersubsidi.
Ditambah lagi, subsidi dapat tepat sasaran ke rumah tangga layaknya bantuan perlindungan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Sembako.
"Itu akan jauh lebih efektif dan menghindari terjadinya kebocoran," ujar Abra dikutip dari Antara.
Meski begitu, ia mengakui, tidak mudah menerapkan sistem ini dan membutuhkan waktu jangka panjang untuk proses eksekusinya.
Pemerintah perlu menyiapkan data, melakukan sinkronisasi data hingga menyiapkan mekanisme penyaluran. Sehingga, menurut dia, alasan inilah yang belum membuat pemerintah mengambil opsi ini.
"Apabila mau diberlakukan tahun ini akan sulit," ujar Abra.
Baca Juga: Itung-itungan Menko Luhut: Subsidi Satu Mobil Capai Rp19,2 Juta per Tahun dan Rp3,7 Juta per Motor
Sehingga Abra mengaku cukup lega dengan adanya solusi alternatif pembatasan pembelian BBM bersubsidi berbasis kendaraan melalui MyPertamina.
Untuk sementara, cara ini sangat mungkin dilakukan dalam jangka waktu singkat, karena berbasis kapasitas mesin kendaraan.
Abra berharap program yang mulai berjalan ini dapat mengendalikan distribusi subsidi yang sudah mendesak karena disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi yang semakin besar.
Saat ini, peralihan konsumen dari BBM non subsidi ke BBM subsidi sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Pihaknya mencatat periode Maret- April 2022 terjadi peningkatan volume penjualan solar bersubsidi sebesar 7 persen. Lalu, pada periode yang sama volume penjualan pertalite meningkat sebesar 13,8 persen.
"Jadi, kedua produk ini membuktikan bahwa terjadi shifting konsumen dari non subsidi ke subsidi," ujar Abra.
Meski demikian, Abra juga mengingatkan masih adanya potensi ketidakefektifan dalam mengurangi kuota penjualan dari penerapan pengendalian BBM subsidi berbasis data kendaraan ini.
Berita Terkait
-
Pembatasan BBM Subsidi Ringankan Beban Fiskal APBN, Bantu Masyarakat Miskin
-
SPBU Kota Madiun Buka Layanan Bantuan Pendaftaran Program Subsidi Tepat BBM Bagi Warga Tanpa Akses Internet
-
Pengendalian Emisi Gas Buang Kendaraan di Balikpapan Didukung Pertamina
-
Kapan Beli LPG Pakai Aplikasi MyPertamina? Cek Jadwalnya!
-
Itung-itungan Menko Luhut: Subsidi Satu Mobil Capai Rp19,2 Juta per Tahun dan Rp3,7 Juta per Motor
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- 7 Cushion Wudhu Friendly dengan Hasil Flawless Seharian, RIngan dan Aman di Kulit
- Heboh Lagi, Ahmad Dhani Klaim Punya Bukti Perselingkuhan Maia Estianty dengan Petinggi Stasiun TV
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Sah! Dokumen Digital Kini Makin Sakti, Ini Cara Pakai E-Meterai Agar Lolos Rekrutmen Kerja
-
PLN Mulai Tender Raksasa PLTS 1,225 GW, Tersebar dari Jawa hingga Papua
-
Pidato di hadapan Buruh, Prabowo Janji Kucurkan KUR Bunga 5 Persen per Tahun
-
BRI Imbau Masyarakat Waspada Modus Penipuan KUR, Ingatkan Masyarakat Jaga Data Pribadi
-
Pemerintah Gratiskan Sertifikasi TKDN Lewat Skema Self Declare
-
Disparitas Harga Jadi Pemicu Penyalahgunaan BBM Subsidi dan LPG 3Kg
-
Dasco Ditelepon Presiden Prabowo saat Terima Buruh Kasbi dan Gebrak di Senayan
-
Wacana Layer Baru Cukai Rokok: Ancaman Nyata bagi Industri Legal dan Nasib Buruh
-
B50 Mulai Berlaku Juli 2026, GAPKI Wanti-wanti Produksi Sawit yang Masih Jalan di Tempat
-
Goto Siap Ikut Aturan Pemerintah soal Pemotongan Pendapatan Mitra Pengemudi