Luhut Klaim Audit Kebun Kelapa Sawit Buat Kebijakan Pemerintah Lebih Tepat Sasaran

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan klaim audit perkebunan sawit yang dilakukan pemerintah bertujuan memperbaiki tata kelola sawit nasional.

"Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan," kata dia saat menghadiri Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Jakarta, Sabtu (16/7) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Sabtu (16/7/2022).

Ia berharap, semua pihak membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan mendesain kebijakan yang tepat untuk mencapai parameter tersebut.

"Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain,"  ujar Luhut.

Menurut dia, peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir.

Selain itu, kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia. Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

"Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar Rp14 ribu. Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan," lanjut dia.

Merujuk pada paparan tersebut, menurut Luhut, realisasi ekspor perlahan mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi logistik. 

Alokasi ekspor yang diberikan juga sudah tinggi sementara alokasi ekspor yang belum digunakan lebih dari 3 juta ton.

Baca Juga: Gunakan Anggaran Rp18,9 Triliun, Menko Luhut Janji Proyek Pengembangan 5 DPSP Tidak Mangkrak

"Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan ekonomi yang begitu berat. Dinamika yang terjadi begitu cepat dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk dalam penanganan kelapa sawit dan minyak goreng," kata dia, dikutip dari Antara.

Ia menegaskan, meski harga kelapa sawit dipengaruhi oleh kondisi internasional, tetapi pemerintah punya instrumen kebijakan untuk mempengaruhi outcome di domestik maupun internasional. Sehingga, setiap pemangku kepentingan perlu bekerja secara komprehensif dan terintegrasi.

"Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16.4 juta orang hidup dan bekerja di industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola yang berjalan saat ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran kelapa sawit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional," kata Luhut.

Luhut juga menekankan bahwa kerja sama berbagai pihak merupakan bagian penting dari pelaksanaan perbaikan tata kelola sawit ke depan.

Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk terus membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi.