Suara.com - Pengamat keamanan siber mengingatkan pentingnya menerapkan keamanan siber baik dari sistem, jaringan, maupun aplikasi, jika pemerintah ingin mewujudkan aplikasi super atau super-apps.
"Tidak kalah penting adalah kewajiban menerapkan keamanan sibernya, baik itu sistem, jaringan, maupun aplikasi juga perlu diamankan. Karena super-apps bagus hanya jika keamanan siber bisa diterapkan dengan maksimal," kata Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha.
Ia menjelaskan, penerapan keamanan siber dapat dilakukan misalnya dengan penggunaan teknologi yang paling mutakhir seperti teknologi enkripsi yang canggih.
Namun tidak hanya itu saja, pengamanan yang baik juga perlu diterapkan tidak hanya di aplikasi tapi juga di pusat data.
"Lalu, bentuk SDM khusus untuk menangani super-apps ini. Tidak ketinggalan masalah tata kelola yang baik, plus regulasi pemerintah dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang kuat," imbuh Pratama, dikutip dari Antara.
Sebelumnya Menkominfo Johnny G. Plate berencana melebur 24.400 aplikasi milik pemerintah yang ada saat ini ke dalam sebuah super-apps.
Pratama menyebut, saat ini sudah terlalu banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga negara, bahkan ada aplikasi yang serupa dengan sistem yang berbeda.
Selain itu, lanjut dia, banyak juga aplikasi atau website yang sudah lama tidak terpakai namun masih hidup, sehingga berpotensi melahirkan ancaman baru mulai dari anggaran, data yang simpang siur, hingga sistem keamanan.
“Dengan banyaknya aplikasi dan website yang menganggur ini, banyak potensi serangan dan kebocoran data. Sistem yang aktif dipakai saja masih menjadi sasaran empuk. Karena itu dalam membangun super-apps nanti perlu tim yang kuat, misalnya dari Kominfo, BSSN, BIN serta lembaga negara lain yang berkepentingan," ujar Pratama.
Baca Juga: Kominfo dan KPU Bahas Penguatan Teknologi untuk Sukseskan Pemilu 2024
Tak hanya soal keamanan siber, Pratama juga mengingatkan bahwa untuk membuat super-apps memerlukan pusat data nasional yang akan menjadi server utama untuk mengolah seluruh data yang masuk terutama data kependudukan.
"Lalu yang harus disiapkan juga adalah program satu data nasional, jadi harus jelas data mana dari siapa yang digunakan dalam super-apps ini. Diharapkan dari super-apps ini, semua kementerian dan lembaga sudah bisa berkolaborasi dalam sebuah platform digital," tutup Pratama.
Berita Terkait
-
4 Fakta Super App, Bakal Gantikan Ribuan Aplikasi Pemerintah yang Tak Efisien
-
Menkominfo Soroti Tiga Aspek Penting Pengembangan Talenta Digital
-
Kominfo Akan Sederhanakan 24.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Siapkan Super Apps
-
Menkominfo: Pusat Data Nasional Berbasis Cloud Pertama Akan Beroperasi di 2024
-
Kominfo dan KPU Bahas Penguatan Teknologi untuk Sukseskan Pemilu 2024
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Wujudkan Kepedulian Sosial, BRI Salurkan Bantuan bagi Warga Bandung dalam Program BRI Menanam
-
Pelindo Gelar Live ISPS Code di Celukan Bawang untuk Antisipasi Narkoba hingga Cyber Attack
-
Mentan Amran Lepas 207 Truk Logistik ke Sumatra, Angkut Migor, Susu Hingga Beras
-
Pertamina: Operasional SPBU Bertahap Mulai Normal Pascabencana di Sumatera
-
Kriteria yang Tidak Layak Menerima Bantuan Meski Terdaftar di DTSEN
-
Dana P2P Lending PT Dana Syariah Indonesia Cuma 0,2 Persen, Tata Kola Semrawut?
-
Diversifikasi Bisa Jadi Solusi Ketahanan Pangan, Kurangi Ketergantungan Luar Daerah
-
Dasco Bocorkan Pesan Presiden Prabowo: Soal UMP 2026, Serahkan pada Saya
-
Pertamina Pasok 100.000 Barel BBM untuk SPBU Shell
-
Bitcoin Banyak Dipakai Pembayaran Global, Kalahkan Mastercard dan Visa