Suara.com - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dinilai tepat sebagai stimulus pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari publikasi riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
BRIN menyebut, KUR BRI telah memberikan manfaat selama masa pandemi, terutama untuk mendorong pelaku UMKM bertahan dan bangkit kembali ketika pagebluk pandemi mereda.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari pun mengatakan, perseroan mendukung penuh pemerintah yang mendorong perluasan jangkauan KUR.
“Dampak KUR sangat nyata dan positif untuk memperkuat pelaku UMKM di saat pandemi. Ketika ekonomi membaik, KUR ini juga akan mendorong mereka naik kelas. Program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah dalam kerangka menyikapi masalah pandemi ini tepat sekali,” katanya.
Melalui KUR, lanjutnya, UMKM yang terdampak pandemi sudah mulai bangkit. Jika sebelumnya mereka harus bertahan dengan berbagai cara, tahun ini adalah momentum tumbuh kembali.
“UMKM yang bisa tumbuh pada masa pandemi ini, mereka diharapkan bisa naik kelas,” kata Supari.
Dorong KUR Sektor Produktif
Supari melanjutkan, ke depan BRI akan mengoptimalkan penyaluran KUR untuk sektor produktif yang pada 2021 porsinya sudah mencapai 59%. Adapun untuk 2022, BRI terus mendorong porsinya menjadi 60%.
Sektor produktif yang dimaksud adalah sektor perdagangan yang memiliki value chain panjang. Kemudian sektor pertanian yang selama pandemi mengalami pertumbuhan hampir 32%. Ketiga adalah sektor industri pengolahan yang mulai bangkit dari masa pandemi dan memperkuat sektor produksi.
Tak hanya itu, BRI juga akan terus memperkuat akses terhadap layanan, kompetensi, kecepatan dan ketepatan proses, serta produk dan biaya layanan yang terjangkau dalam menyalurkan KUR kepada masyarakat.
Baca Juga: BRI Bawa Pekerja Berprestasi di Daerah Terima Penghargaan Internasional
Hal ini tak terlepas dari tanggung jawab BRI yang selalu mendapat alokasi penyaluran KUR terbesar dari pemerintah. Supari mengungkapkan, BRI selalu mendapat kuota di kisaran 70% dari total alokasi KUR secara nasional.
Pada 2020 jatah penyaluran BRI mencapai Rp140,2 triliun dengan realisasi Rp138,5 triliun. Pada 2021 kuota KUR BRI dinaikan menjadi Rp195,59 triliun, dengan realisasi penyaluran Rp194,9 triliun. Pada 2022 kuotanya mencapai Rp260 triliun, dengan realisasi penyaluran pada periode Januari-Mei sebesar Rp104,5 triliun.
Adapun untuk pinjaman KUR pada tahun 2019 terdapat 6 penerima KUR dari 100 rumah tangga, pada 2020 meningkat menjadi 8 penerima KUR dari 100 rumah tangga, dan pada 2021 menjadi 11 penerima KUR dari 100 rumah tangga.
Berita Terkait
-
BRIMo Penalty Shoot Kembali Ramaikan Final Piala Presiden
-
BRI Peduli Salurkan Bantuan ke Korban Banjir di Ciledug, Tangerang dan Garut
-
Lewat Program BRI Peduli, Bank BRI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Ciledug
-
BRI Salurkan Bantuan ke Korban Banjir di Ciledug, Tangerang dan Garut
-
Cepat Tanggap Bencana Banjir, BRI Salurkan Bantuan ke Warga Ciledug, Tangerang & Garut
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik