Surveyor Indonesia Wujudkan Peran dan Kontribusi Lewat Program TJSL

Suara.com - Dalam rangka memeriahkan HUT Ke-31, PT Surveyor Indonesia, anggota Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey berkomitmen mengadakan kegiatan Tanggung Jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berfokus pada sektor pendidikan, lingkungan dan pengembangan UMK (Usaha Mikro Kecil).

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono mengatakan, pihaknya terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat Indonesia tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis semata, tetapi juga melalui pelaksanaan TJSL. 

"Kami ingin menyelaraskan kinerja operasional bisnis perusahaan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan," ujarnya, di Jakarta. 

Selain itu, pelaksanaan program TJSL juga merupakan amanah dari empat pilar pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Adapun, empat pilar tersebut yaitu Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola. 

Hal ini sesuai dengan mandat Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa BUMN wajib melaksanakan Program TJSL untuk memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.

Serta, berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel. 

"Termasuk, membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan," katanya. 

Ia menyampaikan, beberapa program TJSL yang telah dilakukan perseroan yaitu memberikan bantuan pembuatan greenhouse untuk penyemaian dan penanaman bibit kopi yang berlokasi di Rancamaya, Bogor Selatan Lalu, pihaknya berkolaborasi dengan Holding IDSurvey menyalurkan bantuan untuk masyarakat di Desa Papagarang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di Papagarang, kegiatannya antara lain, Pengadaan Air Bersih berupa  bantuan Rumah Mesin SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) lengkap beserta gensetnya. Di mana, mesin SWRO digunakan untuk melakukan pengolahan air laut (desalinasi) menjadi air tawar, yang selanjutnya disiapkan pipa untuk menyalurkan air ke beberapa titik komunal yang mendekati rumah-rumah warga. Sehingga, air bersih ini bisa dimanfaatkan oleh 400 kepala keluarga, 1.530 jiwa dan 390 rumah. 

Baca Juga: Kejar Target Jokowi Belanja Produk UMKM Rp 400 Triliun, Surveyor Indonesia Genjot Sertifikasi TKDN

Selain itu, Penyambungan Listrik Baru untuk 126 Rumah Tangga, Fasilitas MCK dan Buku Bacaan Siswa sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tak hanya itu, pihaknya juga menggelar kegiatan penyebaran hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 23 kambing di Jabodetabek. Serta, menggelar pesta sunat bagi anak-anak karyawan, KNU dan tenant Graha Surveyor Indonesia. 

Ia memastikan, dalam setiap pelaksanaan kegiatan TJSL, perusahaan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan, serta dapat dengan mudah dilakukan monitoring. 

"Semua stakeholder antara lain pegawai, pemerintah, masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi," katanya. 

Ia menambahkan, untuk pelaku UMK, perseroan juga memberi bantuan pendidikan dan pelatihan digital marketing, hingga mengikutsertakan mitra binaan ke berbagai pameran nasional dan rencana ke depan di luar negeri. Termasuk, meningkatkan kemampuan untuk mengakses teknologi digital dan program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

Dengan memanfaatkan teknologi digital, diyakininya mampu membantu UMK untuk naik kelas di era pandemi Covid-19. 

"Wujud nyatanya, membeli dan memasarkan produk UMK lewat website dan galeri Akhlak Lounge. Kami juga memberi sertifikasi produk halal dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk mitra binaan," jelasnya. 

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Surveyor Indonesia, Rosmanidar Zulkifli menerangkan, sertifikasi TKDN untuk UMK di bawah binaan BUMN, hingga 9 Juli 2022 tercatat ada 2.452 produk dengan 1.899 sertifikat. 

"Dari sekian banyak UMK saat ini, mereka bisa masuk ke pasar digital di kementerian dan berbagai BUMN, dengan syarat menjadi UMK binaan BUMN dan sudah memiliki sertifikasi TKDN," tutup Rosmanidar.