Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan di industri kelapa sawit. Hal ini, agar petani sawit dapat tetap sejahtera di tengah limitasi yang ada.
Untuk diketahui, pasca dikeluarkannya pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng oleh pemerintah, memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh petani.
Sebelumnya hal tersebut meresahkan petani sawit dimana salah satunya berdampak pada rendahnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit sehingga menyebabkan menurunnya kesejahteraan petani sawit.
"Pemerintah tentu tidak menutup mata akan kondisi tersebut. Ini ada sesuatu yang harus diambil, langkah, untuk menyelesaikan di sisi sini tapi juga ada dampak di sisi yang lain. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (29/7/2022).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, beberapa upaya konkret yang telah diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan harga TBS dan menurunkan harga minyak goreng antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
"Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan harga TBS maupun untuk menurunkan harga minyak goreng, karena untuk kepentingan rakyat. Seperti tadi yang dikatakan, kebijakan yang diambil Menteri Keuangan menghapus sementara pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya, ini salah satu yang sudah diambil. (Kebijakan) ini (diambil) juga mendengarkan tuntutan dari para petani," imbuh dia.
"Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya," tambahnya.
Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan, telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Juli 2022 yang lalu tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi.
Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.
Baca Juga: Wapres Maruf Amin Ungkap Upaya Pemerintah untuk Sejahterakan Petani Sawit
"Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan," pungkas Wapres.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Gubernur Target Bank Jakarta Segera IPO Saham, Ini Persiapannya
-
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah Turun Drastis, Daging Sapi Naik
-
Kenaikan Harga Emas di Pegadaian, Beli Kemarin Sudah Dapat Untung Banyak
-
Hadiri WEF Davos 2026, Dirut BRI Angkat Peran Kunci UMKM ke Panggung Keuangan Global
-
Indonesia Semakin Dekat Garap Proyek Nuklir Bareng Rusia
-
Target Harga BUMI Saat Sahamnya Hancur Lebur Ditekan Aksi Jual Massal
-
Mengenal ORI029: Imbal Hasil Tetap Hingga 6 Tahun dan Cara Beli
-
Profil PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP): Pemegang Saham dan Kinerja
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Bisa Dibeli Hari Ini, Simak Jadwal Lengkapnya
-
Promo Tiket Pesawat Pelita Air Periode 1-28 Februari 2026