Suara.com - Pemerintah tengah mengupayakan sumber pertumbuhan baru pasca-pandemi COVID-19 dalam rangka menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan lebih kuat.
“Kita harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang baru pascapandemi. Ini tentu kita tidak boleh lepas dari tren yang terjadi di emerging market dan dunia internasional,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Ia menjelaskan, upaya mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang baru ini tidak boleh terlepas dari tren yang sedang terjadi sehingga dapat sekaligus menjadi antisipasi potensi krisis mendatang.
Sejumlah tren yang menjadi potensi sumber pertumbuhan baru adalah adanya pola hidup new normal, peta perdagangan dan investasi yang baru, kesadaran terhadap ekonomi hijau termasuk mengenai energi dan ketahanan pangan.
Suahasil juga mengatakan pemerintah telah mulai menyiapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru ini khususnya terhadap ketahanan energi dan pangan.
“Kita telah bersiap-siap untuk memikirkan ini terus dan menata kebijakan-kebijakan yang diperlukan menjaga ketahanan energi dan pangan Indonesia karena itu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ujar dia.
Sejumlah alat pendukung yang turut disiapkan pemerintah dalam mencari sumber pertumbuhan baru adalah teknologi, adopsi teknologi baru, revitalisasi industri bernilai tambah tinggi, pembangunan energi baru terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau.
Hal ini sejalan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi alat untuk mencari sumber pertumbuhan baru.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi, melakukan digitalisasi, mendorong ekonomi hijau, dan mencapai target pemberantasan kemiskinan ekstrim pada 2024 sekaligus memanfaatkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Authority Investment (INA).
Baca Juga: Presiden Jokowi Siapkan Nama Vaksin Covid-19 Buatan Anak Bangsa, Rilis saat HUT RI?
“Ini kami dorong agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Resesi Ekonomi Menghantui, Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen
-
Satgas COVID-19 Tetap Patroli Penegakan Prokes Setiap Malam di Bandar Lampung
-
Isolasi 10 Atlet ASEAN Paragames di Semarang Positif Covid 19, Satu Orang Dirawat di RS
-
Atlet ASEAN Para Games 2022 di Semarang dan Solo Positif Covid-19, Ganjar: Sudah Dideteksi Diawal, Mereka Diisolasi
-
Presiden Jokowi Siapkan Nama Vaksin Covid-19 Buatan Anak Bangsa, Rilis saat HUT RI?
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
Terkini
-
Dana Asing Keluar Rp 2 Triliun dari Pasar Saham RI Hari Ini, Paling Banyak di BCA
-
Terpusat di Jawa dan Tergantung Musim, Masalah Stabilitas Stok Pangan Indonesia
-
Purbaya Ultimatum Asosiasi Reksa Dana: Sekarang Saya Ikut Awasi, Macam-macam Saya Hajar!
-
Cegah Diabetes hingga Hipertensi, Pemerintah Siapkan Label Khusus di Makanan
-
Bahlil Ngaku Tak Bisa Tidur Mikirin Pasokan LPG
-
Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030
-
Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene
-
Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia
-
Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas
-
Tiru India, OJK Ingin Investor RI Lebih Punya Banyak Reksa Dana