Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, hari ini mengumpulkan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju untuk membahas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Dalam arahannya, Wapres menyebut kunci utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem yaitu dengan konvergensi program dan perbaikan akurasi sasaran bantuan sosial.
Untuk mendorong dua kunci itu, Mantan Ketua Umum MUI ini memaparkan tiga instrumen kebijakan. Pertama penetapan wilayah prioritas kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022-2024.
Adapun, sebanyak 212 kabupaten/kota prioritas untuk tahun 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk tahun 2023 dan 2024.
"Kedua, untuk menyasar kelompok miskin ekstrem secara akurat, untuk memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang memiliki informasi by name, by address, dan by NIK, karakteristik sosial-ekonomi keluarga berdasarkan informasi terkini, dan juga memiliki peringkat kesejahteraan keluarga," ujar Wapres.
Selanjutnya ketiga, papar dia, pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem agar mengacu pada Pedoman Umum (Pedum) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang segera ditetapkan.
"Saya minta Menko PMK, Menko Perekonomian, Menkeu dan Menteri PPN memastikan refocusing program, relokasi anggaran kementerian lembaga untuk menyasar keluarga miskin ekstrim di wilayah prioritas tahun 2022, dan menyiapkan perencanaan program dan penganggaran untuk penajaman pelaksanaan tahun 2023," ucap Wapres.
Selain itu, Wapres juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk bisa mendorong pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten menganggarkan dana dari APBD untuk upaya penghapusan ekstrem.
Lalu Wapres juga meminta pihak swasta ikut berperan untuk memberikan kegiatan yang bisa menurunkan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 1,38 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Saya minta kita fokus menurunkan kemiskinan ekstrem minimal 1% setiap tahunnya, mulai dari 2022."
Berita Terkait
-
Buntut Trending Wapres Ma'ruf Amin Sebut Penghuni Surga Kebanyakan Orang Indonesia, Begini Respons Publik
-
Pimpin Rapat Soal Papua, Wapres Bahas Percepatan Pembangunan Hingga Pemekaran
-
Ma'ruf Amin Sebut Penghuni Surga Kebanyakan Orang Indonesia, Publik: Amin Paling Serius
-
Maruf Amin: Penduduk Surga Itu Kebanyakan Bangsa Indonesia
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
Terkini
-
Prabowo Kirim 16 Nama Calon Anggota Dewan Energi Nasional ke DPR
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
BRI Peduli Luncurkan 'Perahu Literasi' Tolitoli Demi Pendidikan Inklusif di Pesisir
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
Stok BBM SPBU BP-AKR Normal Kembali Setelah Sebulan Kosong: Shell dan Vivo Menyusul?
-
Dari Lulusan SMA, Bisa Kuliah Gratis dan Umrah: PNM Apresiasi Garda Terdepan Pemberdayaan Masyarakat
-
3 Fakta Pertemuan Xi Jinping-Trump: China dan AS 'Mesra', Perang Dagang Berakhir Damai?
-
Pertamina Buka Posko di Jatim: Ini Tata Cara Klaim Biaya Perbaikan Mesin
-
Sidak SPBU di Jatim, Bahlil Tindak Tegas Pertamina, Jika Benar Distribusikan BBM Tak Layak Edar!
-
Pertalite Dikeluhkan di Jatim, Pertamina Investigas BBM yang Disuplai Terminal Tuban dan Surabaya