Menko Airlangga Sebut Swasta Wajib Beri CSR ke Masyarakat Miskin di Sekitar Wilayah Operasional

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta peran swasta baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan multinasional ikut mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Salah satunya, dengan mengerahkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kegiatan operasionalnya.

"Kita akan mendorong bentuk swasta melalui CSR, dengan kewajiban upaya pemberdayaan dengan CSR mereka dengan radius 5 kilometer di wilayah ekonomi mereka," ujarnya dalam konferensi pers di Istana Wapres, Jakarta pada Rabu (3/8/2022).

Ketua PEN ini memaparkan, pemerintah telah mengeluarkan banyak dana APBN untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Mulai dari dana pemberdayaan sebesar Rp95 triliun hingga dana perlindungan sosial sebesar Rp400 triliun.

"Kita masih punya PEN, kemudian di daerah untuk kemiskinan ekstrim Rp49,93 triliun, di mana pemprov Rp18,5 triliun dan pemerintah kabupaten sekitar Rp30 triliun," ucapnya.

Airlangga juga mengungkapkan, jumlah orang miskin di tahun 2022 ini juga mulai turun dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

"Kemarin data kita pas covid-19 tingkat kemiskinan kita 9,8%, tetapi sekarang turun jadi 9,54%, jadi ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem 2021 2,14 %, dan 2022 turun 2,04%, jumlah orangnya 5,95 juta orang, dengan program yang ada dengan perlinsos mulai ada perbaikan," katanya.