Suara.com - Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) mulai ada tanda-tanda terkendali. Satuan Tugas (Satgas) PMK mencatat, dari 37 provinsi sebanyak 24 provinsi terpapar wabah PMK. Dari jumlah itu, enam provinsi tidak ada penemuan kasus baru alias nihil, yaitu Bali, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan pihaknya menerapkan sejumlah strategi sehingga bisa masuk ke dalam salah satu provinsi yang mencatatkan nol kasus baru PMK. Menurutnya, DKI Jakarta patuh melaksanakan vaksinasi terhadap hewan-hewan ternak yang rawan PMK.
"Petugas melaksanakan vaksinasi terhadap ternak di sentra peternakan DKI Jakarta untuk memberikan kekebalan kelompok hewan rentan PMK,” kata Suharini.
Berdasarkan data situs resmi Satgas PMK per 11 Agustus 2022, total hewan ternak di DKI Jakarta yang sudah divaksinasi sebanyak 1.168 ekor dan total ternak sembuh dari PMK 991 ekor.
Selain itu, menurut Suharini, pihaknya juga melakukan pengendalian pergerakan hewan secara ketat.
"Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaksanakan kegiatan pengendalian dengan melakukan penutupan pergerakan hewan di daerah kasus," kata Suharini.
Dinas KPKP DKI Jakarta juga melakukan upaya pengobatan terhadap ternak yang terinfeksi dan bergejala klinis. Upaya ini menunjukkan hasil berupa kesembuhan pada ternak yang sakit.
Sementara itu, dalam penanganan PMK, pemerintah lewat Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menekan penularan penyakit ini, terutama di provinsi dengan penyumbang kasus konfirmasi PMK terbesar, yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Aceh, dan Jawa Tengah.
Di samping itu, sebagai upaya menekan penularan, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi bagi ternak yang sehat. Vaksinasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan jumlah kasus PMK.
Baca Juga: Ratusan Ekor Sapi Masih Terinfeksi Virus PMK di Siak
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Wiku Adisasmito sebelumnya menyatakan kasus PMK di Indonesia ditargetkan melandai dan mencatatkan nol kasus baru pada akhir tahun ini.
“Kami bekerja dengan time frame enam bulan sejak Satgas dibentuk. Yang artinya kami harap pada akhir tahun ini kita bisa mengontrol situasi dengan memiliki jumlah kasus terlapor menurun dari waktu ke waktu, terkait kasus positif,” kata Wiku dalam sebuah acara daring, Kamis (4/8).
Optimisme tersebut terkait ketatnya kontrol dan koordinasi rutin dari pusat hingga ke daerah dalam menekan penyebaran wabah. Hal ini agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan multilevel yang tertuang dalam lima strategi Satgas PMK, yaitu biosecurity, pengobatan dan pemulihan hewan ternak, pengujian hewan ternak, penyembelihan bersyarat, dan vaksinasi.
“Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik daerah yang terinfeksi atau bebas infeksi. Untuk meyakinkan bahwa mereka melindungi wilayah mereka (bagi zona hijau) dan untuk zona merah diharapkan terus melaporkan kondisi terbaru,” kata Wiku.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
Terkini
-
Tak Cuma AS, Pemerintah RI Siapkan 'Karpet Merah' DHE SDA Eksportir Asing
-
Perkuat GCG dan Efisiensi, Pengamat Apresiasi Tata Kelola BUMN
-
Danantara Sumberdaya Indonesia Beroperasi, Pemerintah Masih "Buta" Soal Target Kinerja
-
DSI Resmi Kelola Ekspor Mulai 1 Juni, Ada Bocoran Peran Dirjen Bea Cukai
-
Belajar dari 'TikTok', Rugi di Pasar Modal: Bahaya Investasi Berbasis Tren Media Sosial
-
Bisnis Gerai Minuman di Tengah Tekanan Ekonomi, Ada yang Tutup dan Berkembang
-
IHSG Ambles Tapi Aset Emiten Melesat Rp94 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Harga CPO Anjlok Pertengahan Tahun 2026, Kemendag Ungkap Penyebabnya
-
Rincian Aturan Baru Pajak UMKM: CV, Firma, dan PT Baru Kehilangan Fasilitas PPh
-
Harga Pangan Kian Meroket: Cabai Merah Besar Tembus Rp107 Ribu, Beras Ikut Naik