Suara.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah berencana menggunakan penerapan sistem tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing (ABT), yang akan diberlakukan di Kota Palembang, sebagai pilot project sistem ini.
Menhub Budi mengatakan, terobosan ini akan menjadi solusi dari persoalan sistem pembayaran moda transportasi yang masih belum terintegrasi dan beberapa dilakukan secara manual.
“Sistem pembayaran elektronik berbasis akun dalam transportasi cerdas ini sejalan dengan rencana implementasi pemerintah pusat yang akan menerapkan MLFF (Jalan Tol Tanpa Gerbang) dan JBE (Jalan Berbayar Elektronik) yang juga menggunakan sistem pembayaran digital berbasis akun,” kata Menhub Budi dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) ditulis pada Minggu (28/8/2022).
Menurutnya, sistem ABT merupakan evolusi sistem pengumpulan tarif (tiket), dari tiket berbasis kartu menjadi berbasis akun. Artinya, satu kartu bisa dikenali kepemilikannya dengan cara didaftarkan melalui aplikasi, sehingga segala transaksi pengguna bisa dicatat dan didokumentasikan.
Salah satu manfaat personalisasi penumpang ini bisa menjadi dasar penentuan kebijakan dan penentuan program pemerintah contohnya dalam memberikan tarif khusus (pelajar/veteran/penumpang khusus).
Keunggulan lain sistem ABT ini membantu penyedia transportasi beralih dari sistem tiketing lama yang melibatkan tiket kertas, tiket magstripe, pembayaran tunai, dan beralih dengan perjalanan yang lebih mulus (seamless).
Bagi operator, sistem seperti itu sangat bermanfaat karena biaya operasional yang lebih rendah, dibandingkan dengan solusi tiket berbasis kartu karena kartu perjalanan memerlukan pemrograman ulang yang konstan.
Menhub Budi mengatakan, mengusulkan agar integrasi sistem pembayaran yang berbasis uang elektronik ini dapat diterapan di seluruh operator transportasi.
"Bagi operator transportasi penggunaan sistem ini akan memudahkan karena pengumpulan pendapatannya akan cashless artinya tidak ada yang tercecer dan saya juga mengusulkan bahwasanya ini tidak tercatat pada pengelola-pengelola yang formal tapi kita banyak operator-operator yang swasta yang segera diikutkan agar ini menjadi lebih baik," katanya.
Baca Juga: Menhub Budi Karya: Jika Ingin Dapat Tiket Pesawat Murah, Terbang di Siang Hari
Untuk itu, Menhub Budi meminta dukungan seluruh pihak di sektor transportasi termasuk bank-bank penyedia layanan sistem ini.
Sistem tiket ABT ini juga memberi banyak keuntungan bagi penumpang, dengan pilihan tarif terbaik yang sesuai dengan perjalanan mereka termasuk kemungkinan untuk membayar perjalanan mereka dengan cara yang modern dan nyaman.
"Ekosistem Transportasi Cerdas di Ibu Kota Nusantara juga akan menerapkan sistem pembayaran digital cerdas melalui sistem ABT yang nantinya seluruh sistem ekosistem pembayaran transportasi di Indonesia mengarah ke sistem tiket berbasis akun. Diharapkan, pemanfaatan teknologi informasi ini dapat membantu terwujudnya minat masyarakat untuk kembali naik angkutan umum yang mudah, nyaman, terjangkau dan berkeselamatan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik