Suara.com - Nelayan di Manokwari, Papua Barat meminta pemerintah menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite lantaran jatah yang mereka terima saat ini sangat sedikit.
Ketua Nelayan Nusantara Tuna Jaya La Hada mengatakan, untuk sekali melaut, nelayan membutuhkan 90 liter BBM jenis Pertalite. Namun yang mereka terima selama ini hanya separuh dari kebutuhan , 40 liter setiap harinya.
"Kami minta penyaluran BBM subsidi untuk nelayan di Manokwari perlu dievaluasi, karena jumlah yang disiapkan Pertamina tidak lagi relevan untuk mencukupi kebutuhan seluruh nelayan yang ada di Manokwari," kata La Hada.
Ditambah dengan kenaikan harga BBM subsidi, La hada mengatakan, nelayan di Manokwari semakin kesulitan.
Selama ini para nelayan setempat mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite melalui SPBN Sanggeng yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).
La Hada menyebut meski hanya terdapat satu SPBN sebenarnya itu cukup untuk bisa menjawab kebutuhan BBM untuk para nelayan, asalkan kuota yang dipasok oleh Pertamina mencukupi.
Saat ini kuota BBM subsidi jenis Pertalite yang diterima SPBN Sanggeng sebanyak 100 kilo liter per bulan.
Agar kebutuhan BBM para nelayan setempat bisa tercukupi, La Hada mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi jenis Pertalite di SPBN Sanggeng mejadi 150 kl per bulan.
"Kami sedang menyiapkan data nelayan untuk dijadikan acuan pengusulan penambahan kuota BBM subsidi ke Pertamina," ujar dia, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Belasan Mobil dengan Tangki Dimodifikasi Diamankan Polres Jayawijaya: Diduga Penimbun BBM Subsidi
Dengan kondisi keterbatasan BBM subsidi yang tersedia, para nelayan setempat memutuskan untuk bisa melaut dua hari sekali.
Sebelumnya Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Comersial and Trading Regional Papua Maluku Edy Mangun mengatakan jajarannya mendukung penuh rencana Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Manokwari untuk menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN/SPBUN) guna memudahkan nelayan setempat mendapatkan BBM.
Edy mengatakan saat ini baru terdapat satu SPBN yang beroperasi di Manokwari untuk melayani ratusan nelayan yang tersebar di sejumlah kawasan di sekitar Manokwari.
Menurut Edy, pembukaan SPBN/SPBUN inisiatifnya bukan dari pihak Pertamina atau pengusaha sebagaimana pengoperasian SPBU, namun penentuan titik lokasinya dilakukan oleh DKP.
"Selama DKP belum menentukan dimana titik dibangun SPBN/SPBUN maka selama itu pula Pertamina belum bisa menyuplai BBM. Memang betul saat ini baru terdapat satu SPBN di Manokwari, sementara nelayan tersebar di banyak tempat, apalagi nelayan terus bertambah dan sebarannya makin meluas," kata Edy.
Ia mengakui dengan hanya memiliki satu SPBN di Manokwari maka hal itu akan menyulitkan para nelayan untuk mendapatkan pasokan BBM subsidi dengan harga yang cukup murah dan terjangkau.
Berita Terkait
-
Surat Terbukanya Soal BBM Dicuekin Jokowi, Ahmad Syaikhu PKS: Kenaikan Harga BBM Makin Buat Sulit Masyarakat!
-
Masyarakat Belum Pulih dari Pandemi, Fraksi PKS Bantul Tolak Tegas Kenaikan Harga BBM Subsidi
-
Harga BBM Subsidi Mengalami Penyesuaian, Polresta Padang Bagikan Paket untuk Driver Ojol sampai Petugas Kebersihan
-
Kritik Pedas Kenaikan BBM, Rizal Ramli: Sangat tidak Bijaksana
-
Belasan Mobil dengan Tangki Dimodifikasi Diamankan Polres Jayawijaya: Diduga Penimbun BBM Subsidi
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Pertamina: Investasi Terbaik Bukan Teknologi, Tapi SDM Unggul
-
BUMN RI Sulap 60 Ton Sampah Kelapa Jadi Sumber Cuan, Biaya Pakan Ternak Turun 60%
-
IHSG Belum Aman, MNC Sekuritas Prediksi Koreksi Berlanjut Sebelum Menguat
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025