Apalagi jika SPBN tersebut tidak dikelola secara profesional dengan pengawasan ketat dari DKP maka potensi terjadi pelanggaran dalam hal penyaluran BBM subsidi cukup besar.
"Kalau hanya satu SPBN, yah bisa saja potensi pelanggarannya besar karena mau kuasai sendiri, sementara nelayan yang lain tidak mendapatkan bagian alokasi BBM subsidi. Seharusnya DKP agak keras dalam melakukan pengawasan karena minyak yang disalurkan melalui SPBN juga merupakan subsidi," jelasnya.
Kepala Bidang Budidaya Perikanan pada DPKP Manokwari Dedi Aryana mengatakan jajarannya merencanakan membangun tiga SPBN di tiga lokasi untuk mempermudah penyaluran BBM untuk nelayan.
Tiga lokasi yang direncanakan dibangun SPBN yaitu Distrik Manokwari Timur, Manokwari Selatan, dan Distrik Masni.
Berita Terkait
-
Surat Terbukanya Soal BBM Dicuekin Jokowi, Ahmad Syaikhu PKS: Kenaikan Harga BBM Makin Buat Sulit Masyarakat!
-
Masyarakat Belum Pulih dari Pandemi, Fraksi PKS Bantul Tolak Tegas Kenaikan Harga BBM Subsidi
-
Harga BBM Subsidi Mengalami Penyesuaian, Polresta Padang Bagikan Paket untuk Driver Ojol sampai Petugas Kebersihan
-
Kritik Pedas Kenaikan BBM, Rizal Ramli: Sangat tidak Bijaksana
-
Belasan Mobil dengan Tangki Dimodifikasi Diamankan Polres Jayawijaya: Diduga Penimbun BBM Subsidi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Kuota Impor, SPBU Swasta, dan Konsistensi Kebijakan
-
Pekerjaan M. Qodari Sebelum Jabat KSP, Hartanya Tembus Rp 260 Miliar
-
Kabar Gembira untuk UMKM! Pajak Final 0,5 Persen Diperpanjang Hingga 2029, Beban Usaha Makin Ringan!
-
Bos BI Senang Pemerintah Guyur Dana Rp 200 Triliun ke Bank, Likuiditas Luber
-
Penyaluran Kredit Meski Gacor Demi Pertumbuhan Ekonomi Konsisten di 5 Persen
-
Bos Danantara Bakal Guyur Lagi KUR Perumahan Hingga Rp 250 Triliun
-
Bukan Reshuffle Kabinet, Ini Pendorong IHSG Bisa Tembus Level 8.000
-
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
-
Rosan Roeslani Disebut Bakal Jadi Menteri BUMN, Dilebur dengan Danantara?
-
Salah Paham Produk Vape Bikin Industri Tembakau Alternatif Terancam