3 Narasi Sesat Pemerintah di Balik Kenaikan Harga BBM Menurut Fadli Zon

Suara.com - Politisi dari Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pemerintah yang membuat harga BBM subsidi naik. Menurut dia, kenaikan harga BBM bisa menganggu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

"Kebijakan tersebut akan memicu inflasi dan berimplikasi serius terhadap ekonomi yg baru menggeliat kembali," tulis Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya, Rabu (7/9/2022).

Ia lantas beranggapan, ada beberapa narasi menyesatkan terkait kebijakan harga BBM naik dan subsidi di bidang energi yang dilakukan pemerintah.

Pertama, pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa, anggaran subsidi energi senilai Rp502 triliun membebani negara. Padahal, menurutnya hal itu tidak sesuai dengan kenyataan dan menuai kritik dari sejumlah kalangan.

"Nyatanya, subsidi BBM di dalam APBN kita hanya sebesar Rp149,4 triliun, dari total subsidi energi sebesar Rp208,9 triliun," kata Anggota Komisi I DPR tersebut.

Kedua, pemerintah selalu mengatakan kenaikan harga minyak telah menambah beban APBN. Padahal meskipun tergolong net oil importer, setiap kenaikan harga minyak dunia sebenarnya ikut meningkatkan pendapatan pemerintah.

Sosok yang kerap mengkritik pemerintah itu juga mengutip ucapan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan yang menyebut, produksi minyak mentah Indonesia mencapai 611.000 barel per hari.

Semenatra, jika melihat harga minyak dunia saat ini, maka menurut dia, Indonesia seharusnya masih memiliki surplus sekitar Rp33,15 triliun. 

"Perhitungan tsb kurang lebih senafas dgn hasil kajian INDEF pada Maret 2022, yg menyatakan bahwa kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price) US$1 per barel akan menambah pendapatan negara Rp3 triliun, di mana pada sisi belanja negara akan memberi tambahan Rp2,6 triliun," kata Fadli Zon,

Baca Juga: Hadiri Summit of Women Speakers, Puan Dorong Kepemimpinan Perempuan di Dunia Politik

"Karenanya, dengan kenaikan harga ICP, diperkirakan masih ada surplus sekitar Rp400 miliar," sambung dia.

Dengan skenario tersebut, selisih antara harga ICP sebagaimana diasumsikan APBN 2022, yaitu sebesar USD63 per barel, dengan harga riil ICP yang menyentuh rata-rata angka USD100 per barel, maka tidak langsung rugi.

"Selisih harga ICP sebesar US$37 per barel itu, menurut INDEF, justru telah menambah pendapatan negara sebesar Rp111 triliun. Dari sisi belanja memang mengakibatkan bertambahnya belanja negara, tapi jumlahnya menurut INDEF hanya sebesar Rp96,2 triliun," ungkap Fadli Zon.

Terakhir, Fadli Zon menjelaskan, APBN berfungsi sebagai shock absorber atau peredam guncangan. Jika Presiden dan Menteri Keuangan mengatakan subsidi untuk rakyat sebagai beban bagi APBN, hal itu jelas menyalahi fungsi dari anggaran publik tersebut.