Pengamat: Industri Baja RI Terancam Kehilangan Pelanggan

Suara.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai tekanan terhadap industri baja nasional tidak hanya datang dari banjir impor murah, tetapi juga dari perubahan standar perdagangan global yang semakin ketat soal emisi karbon. 

Ia memperingatkan, tanpa adanya jurus baru seperti percepatan dekarbonisasi, industri baja Indonesia berisiko kehilangan akses ke pasar ekspor premium seperti Eropa.

Bhima memberi contoh lesunya bisnis industri baja terlihat dari penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS).

"Jadikan ini sebagai momentum untuk mendorong dekarbonisasi di sektor baja. Memang terdengar paradoks di tengah tekanan dan kondisi ekonomi hari ini," ujar Bhima kepada Suara.com, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, Uni Eropa tetap menjalankan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yakni instrumen tarif karbon terhadap produk impor beremisi tinggi, termasuk baja.

"Tetapi Eropa tetap menjalankan CBAM, artinya produk baja yang memiliki jejak karbon tinggi akan dikenai tarif karbon saat masuk ke pasar Eropa," ujarnya.

Bhima menilai kebijakan tersebut menjadi peringatan serius bagi produsen baja nasional karena persaingan global ke depan bukan hanya soal harga murah, tetapi juga soal intensitas karbon dalam proses produksi.

"Jika industri baja domestik tidak bergerak menuju dekarbonisasi sekarang, kita akan kehilangan akses ke pasar ekspor premium ke depannya," katanya.

Menurut dia, kondisi ini menjadi tantangan ganda bagi Indonesia. Di satu sisi, industri domestik sedang tertekan oleh baja murah asal China. Di sisi lain, pasar maju seperti Eropa mulai menutup ruang bagi produk dengan jejak emisi tinggi.

Baca Juga: Jika Impor Baja China Dibiarkan, Penutupan PT Krakatau Osaka Steel Akan Disusul Perusahaan Lain

Bhima juga menyoroti baja murah China yang saat ini menekan pasar global justru dikenal memiliki intensitas emisi karbon tinggi.

"Ingat Baja China yang murah itu, memiliki jejak emisi karbon sangat tinggi," ujarnya.

Karena itu, Bhima menilai Indonesia dapat meniru pendekatan Eropa dengan menerapkan standar karbon terhadap baja impor sebagai instrumen perlindungan industri domestik yang tetap sejalan dengan aturan WTO.

"Nah, Indonesia juga bisa seperti Eropa yang menerapkan standar karbon untuk produk baja impor sekaligus menjadi instrumen perlindungan industri domestik sesuai aturan WTO," kata Bhima.

Namun, ia menegaskan langkah tersebut hanya akan efektif jika industri baja nasional sendiri lebih dulu bergerak menuju dekarbonisasi melalui efisiensi energi, teknologi rendah emisi, dan dukungan kebijakan fiskal pemerintah.

"Tapi, industri baja domestik harus melakukan dekarbonisasi dulu. Tentu saja pemerintah juga harus support," pungkasnya.