Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara akan mengawal kebijakan Pemerintah memberikan bantuan sosial untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"BEM Nusantara akan tetap mengawal bagaimana pengalihan subsidi BBM tepat sasaran dan tepat waktu," kata Sekretaris Pusat BEM Nusantara Reja Anggara.
Hal itu dikatakan Reja usai BEM Nusantara Daerah Riau Mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema 'Membongkar di Balik Kenaikan Harga BBM' di Aula STIE Riau, Jl. HR. Soebrantas, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.
Pemerintah memberikan bantuan sosial itu diantaranya bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan transpotasi umum.
Reja berharap bansos ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama di sektor transportasi umum.
"Jangan sampai masyarakat terbebani akan tarif transportasi umum," kata Reja.
Sementara pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi UMRI, Bakaruddin mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan yang strategis untuk jangka panjang. Ia juga sepakat kebijakan pencabutan subsidi dialihkan ke bantuan langsung tunai. Hal itu harus dikawal dengan tepat agar penerima bansos tepat sasaran.
Serta, Bakaruddin mendorong pemerintah agar bisa membuat kebijakan yang dapat menghidupkan UMKM. Serta membuat kebijakan agar suku bunga rendah. Sebab, hal itu mempengaruhi terhadap investasi.
"Jaga tingkat bunga bank supaya invetasi itu bisa berkembang. Kalau tingkat suku bunga naik, otomatis investasi tidak akan tumbuh, itu yang harus di jaga pemerintah," kata Bakaruddin yang menjadi narasumber dalam FGD tersebut.
Baca Juga: Bukan Anarko atau Massa Aksi 1209, 5 Terduga Provokator Demo Ricuh Protes Harga BBM Ditangkap
Bansos Sektor Transportasi
Sekedar informasi, Bansos sektor transportasi adalah bantuan subsidi diperuntukkan bagi para pelaku angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Bantuan Sosial ini rencananya akan disalurkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Pemerintah pusat meminta agar Pemda menyiapkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) yang diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
DEN: Rupiah Melemah saat Kepercayaan pada Pemerintah Tergerus
-
Investor Ritel Kini Bisa Punya Analis Saham Berbasis AI
-
Putusan KPPU Denda 97 Pinjol Harus Batal, Dinilai Lampaui Kewenangan
-
Cara Bahlil Turunkan Harga LNG, Semua Pihak Dipaksa Efisiensi
-
Kisah 11 Tahun TUKU, Gaet UMKM dan Petani Lokal hingga Hadapi Berbagai Tantangan
-
Harga Gas Industri Turun untuk Cegah PHK, Bahlil: Instruksi Presiden Prabowo
-
Mentan Mau Ekspor Beras ke Singapura, Meski Harga di Indonesia Terus Naik
-
Program Pemerintah B50 Diyakini Tak Terhambat Pasokan CPO
-
Investor Asing Terus Berhasrat Jual Saham, IHSG Melemah ke Level 5.820
-
Purbaya Mulai Kaji Anggaran Pemerintah untuk Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun