Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi akibat kenaikan harga BBM belum lama ini.
“Utamanya yang berkaitan dengan harga pangan karena pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah,” kata dia dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta pada Senin (12/9/2022).
Jokowi mengatakan, jumlah warga miskin di daerah bertambah besar saat harga pangan naik. “Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah naik, segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” kata dia.
Jokowi juga meminta Pemda tidak ragu gunakan APBD untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat kenaikan harga BBM.
“Apalagi pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan juga Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri. Jadi payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan,” ujar Jokowi, dikutip via Warta Ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan, realisasi APBD hingga kini baru 47%, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar.
Sehingga, pemerintah pusat berharap, Pemda segera menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM.
Berita Terkait
-
Kendalikan Inflasi, Pemda DIY Gelar Operasi Pasar Mulai Bulan Ini
-
Dianggap Hacker Caper, Bjorka Ditantang Bongkar Dokumen Sulit seperti Tragedi Ninja Banyuwangi 1998
-
Menguak Identitas Hacker Bjorka, Diambil dari Nama Pohon atau Nama Kota?
-
Belanja di Arab, Nama Jokowi Jadi Pengganti Rupiah
-
Minta Redam Inflasi, Jokowi Panggil Seluruh Kepala Daerah
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Bangun Kepercayaan Investor, OJK Perkuat Governance Industri Keuangan melalui RGS 2026
-
Kentang hingga Wortel Lokal Siap Masuk Dapur MBG, Pendapatan Petani Lokal Berpotensi Naik
-
Komisi IV DPR Bersama Bulog Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani Klaten
-
Emas di Rumah Jampidsus Lebih Berat dari Emas Monas
-
Kuota Produksi Batubara Akan Ditambah untuk Suap Pembangkit Listrik PLN
-
OJK: Konsumen Bisa Tuntut Finfluencer Secara Hukum
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Tambahan Kuota Produksi Nikel
-
Belanja Subsidi & Kompensasi Naik 44% ke Rp 233 T, Purbaya Akui Gegara BBM hingga Pelemahan Rupiah
-
Purbaya Kenang Tragedi Montara 2009, Janjikan Ganti Rugi ke Warga NTT
-
Masa Depan Koperasi di Era Digital Kini di Tangan Gen Z