Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kucurkan anggaran hingga Rp95 triliun untuk ketahanan pangan pada 2023 baik mendorong ketersediaan, akses hingga peningkatan kualitas pangan.
“Di bidang ketahanan pangan ini kita akan menganggarkan Rp95 triliun untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta dalam Raker bersama Banggar DPR RI, Selasa (20/9/2022).
Jumlah tersebut naik 0,9 persen dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp94,1 triliun dan sempat mengalami penurunan pada 2020 yang hanya Rp73,6 triliun dibandingkan pada 2019 Rp100,2 triliun.
Secara rinci, anggaran ketahanan pangan Rp95 triliun itu mencakup anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp72,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp22,1 triliun.
Isa menjelaskan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp95 triliun ini mencakup untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis serta mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing.
Selain itu juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data, pengembangan iklim inovasi serta memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan berkelanjutan.
Selanjutnya juga mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan atau waduk.
Sementara itu, anggaran ketahanan pangan ini akan dialokasikan kepada beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR hingga Bappenas.
Untuk target pemanfaatan anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) meliputi kawasan fasilitas penerapan budidaya padi 279,55 ribu hektar dan kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung 40 ribu hektar.
Berikutnya, kawasan kedelai 350 ribu hektar, bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor serta bantuan sarana chest freezer atau peti belu 300 unit.
Pembangunan bendungan lanjutan 23 unit dan bendungan baru tujuh unit, pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi 98.700 ha melalui Kementerian PUPR dan 3.213 hektar melalui Kementan.
Berita Terkait
-
Pemerintah Anggarkan Rp 156,4 Triliun Sebagai THR Hingga Pensiunan ASN, TNI dan Polri
-
Wacana Penghapusan Listrik Orang Miskin 450 VA, Presiden Jokowi: Tidak Ada, Jangan Buat Resah yang Di Bawah
-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali: Babi Keluar Daerah Sudah Tidak Perlu Vaksin
-
Hai Warga Karawang Jangan Lupa Datang ke Bazar Pangan Murah di Teluk Jambe Jumat Nanti, Dijamin Harganya Murah
-
Bukan Soal Politik, Pertemuan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto Membahas Soal Ancaman Krisis Keuangan
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Realisasi PNBP Tembus Rp 444,9 Triliun per November 2025, Anjlok 14,8%
-
Kemenkeu Ungkap Lebih dari 1 Miliar Batang Rokok Ilegal Beredar di Indonesia
-
Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Lokasi Bencana Kab Aceh Tamiang Salurkan Bantuan
-
PLN Sebut Listrik di Aceh Kembali Normal, Akses Rumah Warga Mulai Disalurkan
-
Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp 269,4 Triliun per November 2025, Naik 4,5%
-
BUMI Borong Saham Australia, Ini Alasan di Balik Akuisisi Jubilee Metals
-
Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Membaik di November 2025, Negara Kantongi Rp 1.634 Triliun
-
BRI Peduli Siapkan Posko Tanggap Darurat di Sejumlah Titik Bencana Sumatra
-
Kapitalisasi Kripto Global Capai 3 Triliun Dolar AS, Bitcoin Uji Level Kunci
-
Kenaikan Harga Perak Mingguan Lampaui Emas, Jadi Primadona Baru di Akhir 2025