Suara.com - Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah dengan bermigrasi ke energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap energi fosil.
Pernyataan tersebut disampaikan pengamat isu strategis dan politik internasional Prof Imron Cotan webinar Moya Institute bertajuk 'Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak.'
"Jadi keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain memang patut didukung. Akhirnya nanti APBN memang semata-mata berfungsi sebagai alat menyejahterakan masyarakat, karena tidak lagi terbebani oleh pemborosan subsidi," ujarnya seperti dikutip Antara di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).
Ia mengemukakan, jika beralih ke energi baru dan terbarukan otomatis akan terjadi pengurangan beban konsumsi BBM fosil, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menjelaskan, Perang Rusia-Ukraina disebutnya menjadi penyebab utama terganggunya rantai pasok makanan, pupuk, dan energi dunia.
"Kendati demikian, publik amat yakin pemerintah dapat menjaga perputaran roda ekonomi rakyat," katanya.
Pada 3 September 2022, Pemerintah Indonesia memutuskan menaikan harga BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga APBN dari tekanan berat, akibat krisis ekonomi dan inflasi global yang tinggi.
Tingginya suku bunga internasional dan belum usainya perang Rusia-Ukraina menambah tekanan berat bagi ekonomi seluruh negara di dunia. Hingga mengakibatkan meroketnya harga BBM, gas, dan pupuk.
Sementara kebijakan penyesuaian harga BBM nasional tidak dapat dipungkiri berdampak pula pada kehidupan masyarakat, khususnya lapisan ekonomi kelas bawah dan menengah.
Baca Juga: Penyesuaian Harga BBM Karena Krisis Global, Saatnya Dorong Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto menyampaikan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global, konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Apindo dan KSPSI Bahas RUU Ketenagakerjaan Bersama-sama
-
Negosiasi AS - Iran Hari Ini Tentukan Harga Minyak Dunia, Bisa Tembus 100 Dolar per Barel
-
Pasokan Gas Jawa TimurJateng Stabil, BPH Migas Pastikan Energi Industri Aman dan Optimal
-
Isu Penggeledahan Kejati, Menteri Dody Tegaskan Transparansi APBN di Kementerian PU
-
Ketahanan Energi RI Naik Jadi Hampir 30 Hari, Bahlil: Target 1 Bulan Segera Tercapai
-
Pasar Global Makin Ketat, KKP Dorong Transparansi Rantai Pasok Ikan
-
JK Ngotot Harga BBM Naik, Wihadi DPR: Jangan Bikin Pemerintah dan Rakyat Jadi Sulit
-
Selat Hormuz Masih Tertutup, Ranjau Laut Iran Ganggu Pasokan Energi Global
-
WFH ASN Tidak Berlaku di Kementerian PU,Menteri Dody Ungkap Alasan Tugas
-
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 Diprediksi Berpotensi Lampaui Proyeksi Bank Dunia, Ini Sektornya