Suara.com - Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Indonesia mendesak pengalihan subsidi BBM untuk Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Sekretaris Jenderal Robi Juandry, DEM Indonesia menyampaikan bahwa dana besar impor untuk energi fosil, idealnya dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat secara luas dan kegiatan produktif. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengembangan EBT.
“Untuk itu DEM Indonesia mendesak agar impelementasi menuju transisi Energi dari energi fosil ke EBT harus menjadi opsi bersama. Dana besar impor untuk energi fosil, idealnya dapat digunakan antara lain untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT),” jelas Robi dalam keterangannya hari ini.
Menurut Robi, paradigma berfikir menuju transisi energi ke energi bersih dan energi terbarukan, dapat mengurangi energi berbasis impor kepada energi berbasis domestik. Dengan demikian, Indonesia bisa mengoptimalkan EBT menjadi energi listrik yang zero emission (rendah emisi karbondioksida). “Dari sini kita bisa menghemat anggaran impor BBM sekaligus mendapatkan lingkungan dan udara yang bersih,” lanjut mahasiswa Teknik Kimia Universitas Riau tersebut.
Sejauh ini, lambatnya akselerasi EBT di Indonesia selalu dihadapkan pasa alasan biaya investasi yang mahal. Kalau memang itu yang terjadi, maka seharusnya anggaran super besar yang digunakan untuk mengimpor dan subsidi BBM, lebih baik dialihkan untuk membiayai dan mensubsidi EBT. Sehingga rakyat Indonesia bisa mendapatkan energi yang murah sekaligus bersih. “Stop sudah menggelontorkan subsidi untuk energi kotor yang harus impor,” kata dia.
Padahal di sisi lain, kata Robi, DEM Indonesia melihat besarnya potensi energi primer Indonesia yang berbasis energi baru terbarukan (EBT). Antara lain pada panas bumi atau geothermal, cadangan yang dimiliki Indonesia mencapai 23,9 Gigawatt (GW) yang merupakan 40% cadangan geothermal dunia. “Kalau orang bilang Arab adalah surganya minyak bumi, maka Indonesia adalah surganya geothermal. Paling besar dibandingkan negara-negara lain,” kata Robi.
Namun sayang, lanjut dia, kekayaan potensi geothermal Indonesia itu sejauh ini baru termanfaatkan tidak lebih dari 20%. Belum lagi potensi EBT lainnya, seperi energi air, energi matahari, energi angin/bayu, dan potensi-potensi EBT lainnya yang berserak cukup banyak di seantero Nusantara, yang belum dimanfaatkan secara optimal. Upaya Pemerintah meningkatkan bauran energi pun hingga saat ini tidak pernah mencapai target.
Dalam kajian DEM Indonesia, jelas Robi, situasi yang timpang ini diakibatkan oleh tidak adanya political will yang jelas untuk beralih ke EBT. Ditambah lagi perilaku masyarakat yang terlalu asyik dengan energi fosil BBM yang niscaya akan habis dan tak tergantikan. “Kita terlalu asyik mengkonsumsi BBM hingga harus mengeluarkan anggaran raksasa untuk impor dan mensubsidi BBM, yang diketahui sangat tinggi emisi karbondioksida. Di sisi lain EBT yang merupakan energi bersih seolah diterlantarkan,” tegasnya.
Terkait itu pula, DEM Indonesia siap mengawal upaya pemerintah mengurangi anggaran subsidi BBM. Terutama, jika benar-benar dialihkan pada upaya membangun infrastruktur dan mensubsidi EBT. “Sedangkan meminimalisir dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi, Pemerintah dapat menggelontorkan Bantuan Sosial kepada rakyat miskin,” lanjutnya.
Selain itu, DEM Indonesia juga mendesak kepada Pemerintah dan DPR untuk sesegera mungkin merampungkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, sehingga pembangunan industri energi baru dan energi terbarukan di negeri ini dapat berjalan pesat, menyongsong masa depan baru Indonesia Emas. (
Baca Juga: Pemerintah Tentukan Kriteria Kendaraan yang Boleh Isi BBM Subsidi
Berita Terkait
-
Jokowi Masih Hitung-hitung Rencana Menaikkan Harga BBM Bersubsidi di Tengah Anjloknya Harga Minyak Dunia
-
Penyaluran Bansos Subsidi BBM Harus Diikuti Data yang Benar, Pengamat Sebut Orang Indonesia Hobi Menipu
-
Indonesia Minta Dukungan Global Agar Bisa Pimpin Transisi Energi
-
Pengamat Sebut Pemerintah Naikan Harga BBM untuk Hindari Krisis APBN
-
Luhut Targetkan Peningkatan Penjualan Kendaraan Listrik di Tahun 2030
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Perang Rusia-Ukraina Masuk Tahun Keempat, PBB Desak Gencatan Senjata Segera
-
Fakta Baru! Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Ternyata Positif Sabu dan Ganja
-
Komisi III DPR RI Sayangkan Guru Honorer di Probolinggo Dipidanakan karena Rangkap Jabatan
-
Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti, Kerry Riza Minta Pembebasan dan Pengembalian Aset
-
Tragedi NS dan Fenomena Filisida: Mengapa Rumah Jadi Ruang Berbahaya bagi Anak?
-
Kubu Kerry Riza Sebut Jaksa Paksakan Keputusan Bisnis Jadi Tindak Pidana Korupsi
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
Jelang Vonis Korupsi Pertamina, Ketua Hakim Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-coba Pengaruhi Kami!