Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin memastikan pemerintah telah berupaya mengembangkan industri halal. Potensi industri halal di dalam negeri sangat besar, apalagi didukung dengan jumlah penduduk muslim yang besar.
Setidaknya ada empat jurus yang ditekankan Wapres dalam mengembangkan ekonomi syariah. Pertama dengan menguatkan Global Halal Hub sebagai pusat hamzah washal.
"Terintegrasinya pelaku UMKM dan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah ekosistem halal akan mempermudah proses hilirisasi yang akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk dan jasa halal," ujarnya saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival 2022, Kamis (6/10/2022).
Kedua, pemerintah akan menguatkan halal value chain atau rantai pasok halal dengan meningkatkan integrasi model bisnis dan infrastruktur dari hulu sampai hilir.
Selain itu, pemerintah juga akan memantau proses produksi hingga akhir, sehinga mampu menghasilkan produk lokal berkualitas tinggi.
"Penguatan ekosistem HVC dilakukan dengan memperkuat dukungan industri keuangan, perbankan, asuransi, logistik, dan sektor syariah lainnya," ucap Maruf Amin.
Ketiga, Maruf Amin berupaya melakukan pengembangan Pariwisata Ramah Muslim. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pembentukan PDB diperkirakan terus meningkat, seiring tingginya potensi lawatan wisatawan muslim dunia.
"Selain menyiapkan infrastruktur serta layanan tambahan amenitas, atraksi dan aksesibilitas, sektor Pariwisata Ramah Muslim berkelas dunia juga harus didukung dengan penguatan regulasi, peningkatan daya saing destinasi, serta peningkatan kreasi dan inovasi produk-produk halal lokal," kata dia.
Keempat, tidak kalah penting meningkatkan edukasi dan keahlian SDM, serta ketersediaan Peta Jalan SDM ekonomi syariah.
Menurut Maruf Amin, empat upaya ini akan mendukung pengembangan industri halal di Indonesia yang semakin terukur, sistematis dan terpadu sehingga dapat berkembang lebih cepat dan pesat.
Baca Juga: Maruf Amin: Produk Fesyen Hijab Berhasil Merebut Hati Konsumen Domestik dan Luar Negeri
"Seluruh pihak diharapkan terus berpartisipasi meningkatkan literasi serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," kata dia.
Berita Terkait
-
Khimar Bandana dan French Khimar, Apa Bedanya? Model Hijab Syar'i Kekinian yang Lagi Tren
-
Sampo Hijab Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan Efektif untuk Atasi Masalah Ketombe
-
Apa Itu Khimar Bandana? Tren Baru Hijabers Kalcer Tampil Modest
-
Rahasia di Balik Parfum Terbaru Ivan Gunawan: Butuh Waktu Setahun demi Label BPOM dan Halal
-
7 Rekomendasi Dress Hijab Merek Lokal untuk Kondangan: Tampilannya Mewah!
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah
-
Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi
-
Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS
-
Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya