Suara.com - Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak pemerintah berbagai negara di dunia memprioritaskan melindungi mereka yang rentan melalui dukungan yang ditargetkan, sambil menjaga sikap fiskal yang ketat untuk membantu memerangi inflasi.
"Pemerintah-pemerintah menghadapi trade-off yang sulit di tengah kenaikan tajam harga pangan dan energi," kata Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Vitor Gaspar, Rabu (12/10/2022).
Pemerintah, menurut dia, harus melindungi keluarga berpenghasilan rendah dari kehilangan pendapatan riil yang besar dan memastikan akses mereka ke makanan dan energi.
"Tetapi mereka juga harus mengurangi kerentanan dari utang publik yang besar dan, sebagai tanggapan terhadap inflasi yang tinggi, mempertahankan sikap fiskal yang ketat sehingga kebijakan fiskal tidak bekerja dengan tujuan yang bersilangan dengan kebijakan moneter," ujarnya lagi.
Kenaikan harga berbagai kebutuhan mengancam standar hidup masyarakat, mendorong pemerintah-pemerintah untuk memperkenalkan berbagai langkah fiskal, termasuk subsidi harga, pemotongan pajak, dan transfer tunai, rata-rata biaya fiskal yang diperkirakan mencapai 0,6 persen dari produk domestik bruto nasional.
Selain itu juga, menurut Gaspar, berdampak pula kepada kontrol harga, subsidi, atau pemotongan pajak akan "mahal" untuk anggaran dan "pada akhirnya tidak efektif,".
"Menghadapi tingkat utang yang tinggi dan meningkatnya biaya pinjaman, pembuat kebijakan harus memprioritaskan dukungan yang ditargetkan melalui jaring pengaman sosial kepada orang-orang yang paling rentan," kata mereka.
Pengawasan fiskal mencatat bahwa pada saat inflasi tinggi, kebijakan untuk mengatasi harga pangan dan energi yang tinggi seharusnya tidak menambah permintaan agregat, mencatat bahwa tekanan permintaan memaksa bank-bank sentral untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi, membuatnya lebih mahal untuk membayar utang pemerintah.
"Sikap pengetatan fiskal mengirimkan sinyal kuat bahwa pembuat kebijakan selaras dalam perjuangan mereka melawan inflasi," tulis laporan terkait.
Baca Juga: Sri Mulyani Bertemu Bos IMF, Indonesia Mau Jadi Pasien Juga?
Terlepas dari perlambatan ekonomi, tekanan inflasi terbukti lebih luas dan lebih persisten daripada yang diantisipasi, menurut laporan World Economic Outlook terbaru IMF yang dirilis Selasa (11/10/2022).
Inflasi global sekarang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 9,5 persen tahun ini sebelum melambat menjadi 4,1 persen pada tahun 2024, kata laporan itu.
Berita Terkait
-
Efek Resesi, Ekonomi Indonesia 'Kalah' dari Filipina dan Vietnam
-
Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Hadapi Ancaman Resesi Global 2023
-
6 Ciri Orang Bermental Miskin yang Bisa Diketahui Sejak Usia 20-an
-
4 Pelajaran dari Ayah Miskin vs Ayah Kaya Robert Kiyosaki
-
Sri Mulyani Bertemu Bos IMF, Indonesia Mau Jadi Pasien Juga?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI