Suara.com - Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem pada periode 2021-2022.
Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.
"Dari 34 provinsi Kita lihat disini ternyata 20 (provinsi) yang alhamdulillah dalam konteks tahun 2021-2022 mengalami penurunan kemiskinan ekstrem," ujar Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan atau Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi di Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Namun demikian, papar Yoga, terdapat 14 daerah yang justru mengalami peningkatan jumlah kemiskinan ekstrem. Sehingga, 14 daerah tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk jalankan program penurunan kemiskinan ekstrem.
14 daerah yang mengalami kenaikan kemiskinan ekstrem diantaranya, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua.
"Kalau kita lihat yang merah ini yang mengalami peningkatan, bukannya turun malah meningkat, padahal sudah di-declare dari 2021 pilot project dan kita uji cobakan ternyata masih ada yang meningkat," ucap dia.
Yoga menambahkan, pihaknya akan berusaha keras dalam menurunkan kemiskinan ekstrim ini. Pasalnya, dalam mandat RPJM saat ini 2022-2024 sudah menginstruksikan bahwa kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem itu harus bisa dihapuskan pada tahun 2024.
Selain itu, ditambah dengan adanya regulasi, instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Jadi ini memang masih dalam kerangka kerja Kabinet beliau yang kedua dalam hal ini. 2024 berarti tinggal hanya dalam konteks 4 tahun kita harus menyelesaikan dari sebelumnya apa namanya sekitar 4% kita coba turunkan menjadi 0% dalam waktu 4 tahun," pungkas dia.
Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem di Kebumen Jadi Sorotan Staf Kepresidenan
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Larangan Total Vape Dinilai Berisiko Ganggu Iklim Investasi
-
Target Harga Saham BCA Berubah Jadi Segini
-
Bukan Energi Listrik Saja, Ini Cara Pertamina Dorong Pemanfaatan Panas Bumi untuk Ekonomi Rakyat
-
Jakarta Pertamina Enduro Juara Proliga 2026, Bukti Konsistensi Disiplin dan Semangat Juang
-
BRI Beri Reward Spesial untuk Agen BRILink, Bisa Dapat Emas Batangan 2 Gram
-
Purbaya Ungkap Rahasia Indonesia Masih Kuat di Tengah Krisis Minyak
-
Jurus Bos BI Jaga Stabilitas Ekonomi RI
-
Tarik Ulur Larangan Vape, Industri dan Pekerja Was-was
-
Segini Ramalan Harga Emas Antam untuk Sepekan Depan
-
Purbaya Bantah Dana SAL Milik Pemerintah Sisa Rp 120 Triliun: Uang Kita Masih Banyak!