Suara.com - Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem pada periode 2021-2022.
Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.
"Dari 34 provinsi Kita lihat disini ternyata 20 (provinsi) yang alhamdulillah dalam konteks tahun 2021-2022 mengalami penurunan kemiskinan ekstrem," ujar Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan atau Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi di Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Namun demikian, papar Yoga, terdapat 14 daerah yang justru mengalami peningkatan jumlah kemiskinan ekstrem. Sehingga, 14 daerah tersebut menjadi pekerjaan rumah untuk jalankan program penurunan kemiskinan ekstrem.
14 daerah yang mengalami kenaikan kemiskinan ekstrem diantaranya, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua.
"Kalau kita lihat yang merah ini yang mengalami peningkatan, bukannya turun malah meningkat, padahal sudah di-declare dari 2021 pilot project dan kita uji cobakan ternyata masih ada yang meningkat," ucap dia.
Yoga menambahkan, pihaknya akan berusaha keras dalam menurunkan kemiskinan ekstrim ini. Pasalnya, dalam mandat RPJM saat ini 2022-2024 sudah menginstruksikan bahwa kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem itu harus bisa dihapuskan pada tahun 2024.
Selain itu, ditambah dengan adanya regulasi, instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Jadi ini memang masih dalam kerangka kerja Kabinet beliau yang kedua dalam hal ini. 2024 berarti tinggal hanya dalam konteks 4 tahun kita harus menyelesaikan dari sebelumnya apa namanya sekitar 4% kita coba turunkan menjadi 0% dalam waktu 4 tahun," pungkas dia.
Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem di Kebumen Jadi Sorotan Staf Kepresidenan
Berita Terkait
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
Purbaya Mau ke China & Inggris Minggu Depan demi Perkuat Nilai Tukar Rupiah
-
Danantara Sumberdaya Indonesia Urus Ekspor RI Tahun Depan, Bagaimana Nasib Bea Cukai?
-
BRI Siapkan Buyback Saham hingga Rp500 Miliar, Tunjukkan Keyakinan pada Prospek Jangka Panjang
-
IHSG Tembus Level 6.000, DSSA dan BUMi Jadi Jagoan
-
Free Float Seret, FPNI Belum Kantongi Strategi Pasti Penuhi Ketentuan BEI
-
Purbaya Tunggu Keputusan Prabowo soal Potong Anggaran MBG
-
Usut Pemadaman Listrik di Jawa, ESDM Panggil PLN
-
Tren Lari Melejit, Kesadaran Asuransi di Kalangan Pelari Ikut Meningkat
-
Penyebab Investor Asing Malas Masuk ke Pasar Saham RI, Karena Judi Bola Piala Dunia?
-
Demonstrasi Mahasiswa Bikin Rupiah Kembali Menguat