Suara.com - Kemenkeu optimis belanja negara mampu terserap maksimal jelang berakhirnya tahun 2022 alias mencapai target pagu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan, optimisme ini berasal dari catatan sejarah yang menunjukkan tren belanja negara berada di kisaran Rp900 triliun hingga Rp970 triliun sepanjang kuartal-IV, selama lima tahun terakhir.
"Normalnya, kebutuhan kita di kuartal- IV belanja kita hampir selalu di atas Rp900 triliun, karena pola belanja di kita, tidak tahu apa tradisi begitu ya?," kata Made, dalam temu media di Bogor, Sabtu (5/11/2022).
Pada kuartal-IV, dia mengatakan, belanja negara biasanya digunakan untuk membayar subsidi dan kompensasi energi, serta membayar kontrak berbagai proyek pemerintah yang jatuh tempo pada akhir tahun.
"Kenapa kita optimis? Karena selisihnya adalah, alokasi yang kita sediakan untuk bayar subsidi dan kompensasi. Jadi kita optimis, (sisa anggaran) akan terserap sampai dengan akhir Desember," kata Made.
Sehingga, adanya pembayaran kompensasi dan subsidi energi yang dibarengi pembayaran proyek-proyek yang jatuh tempo, wajar apabila tren belanja negara akan meningkat signifikan di sepanjang kuartal IV-2022.
"Jadi transaksi kita akan selalu naik di kuartal-IV, khususnya nanti di November dan Desember," ujar Made.
Ia juga melaporkan realisasi sementara belanja negara mencapai Rp2.376 triliun hingga Oktober 2022 atau 76,49 persen dari target pagu dalam APBN 2022.
Menurutnya, laporan ini merupakan data sementara, belum ditambahkan transaksi dari pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan bunga pembayaran utang.
Baca Juga: Minta Produksi Kendaraan Listrik Diperbanyak, Menhub: Subsidi BBM Menekan APBN
"Mohon ini dicatat masih angka sementara ( per Oktober 2022), karena kita masih menunggu beberapa data yang belum masuk dan saat ini sedang proses finalisasi," pungkas Made.
Dalam APBN 2022, pemerintah menetapkan total pagu belanja negara sebesar Rp3.106,4 triliun, yang terbagi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.301, 6 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp804, 8 triliun.
Berita Terkait
-
Bersiap Harga Rokok Naik Tajam
-
Sri Mulyani Sebut Kinerja APBN Kuartal III 2022 On The Track
-
Pemerintah Tambah Utang Lewat SBN Tambahan Rp 1,45 Triliun
-
Laju Inflasi RI Melemah, Kemenkeu: Pasokan dan Distribusi Pangan Kita Jaga
-
Minta Produksi Kendaraan Listrik Diperbanyak, Menhub: Subsidi BBM Menekan APBN
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
Terkini
-
Nasib KFC: Tutup 19 Gerai dan PHK 400 Pekerja
-
Freeport Berhenti Beroperasi Sementara, Fokus Temukan 5 Karyawan yang Terjebak Longsor
-
Kelakar Mau Dipukul Bupati, Menkeu Purbaya: Transfer ke Daerah Dipangkas Biar Bersih dan Efektif
-
Menkeu Purbaya Sebut Pemerintah Mau Buat Kawasan Industri Hasil Tembakau
-
Inflasi Tembus 0,18 Persen, Bank Indonesia : Kenaikan Harga Emas Jadi Biang Kerok
-
Jadi BP BUMN, 12 Poin Penting Perubahan UU BUMN: Wamen Dilarang Jadi Komisaris
-
Mulai Bangkit, Rupiah Makin Perkasa Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Daftar Konglomerat Kelas Kakap yang Beli Patriot Bond, Ada Barito Hingga Djarum
-
Sah! Kementerian BUMN Berubah Jadi Badan Pengatur BUMN
-
Lowongan Kerja dan Gaji PT KAI Commuter Oktober 2025, Ada 8 Posisi Lulusan D3 dan S1