Suara.com - Kemenkeu optimis belanja negara mampu terserap maksimal jelang berakhirnya tahun 2022 alias mencapai target pagu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan, optimisme ini berasal dari catatan sejarah yang menunjukkan tren belanja negara berada di kisaran Rp900 triliun hingga Rp970 triliun sepanjang kuartal-IV, selama lima tahun terakhir.
"Normalnya, kebutuhan kita di kuartal- IV belanja kita hampir selalu di atas Rp900 triliun, karena pola belanja di kita, tidak tahu apa tradisi begitu ya?," kata Made, dalam temu media di Bogor, Sabtu (5/11/2022).
Pada kuartal-IV, dia mengatakan, belanja negara biasanya digunakan untuk membayar subsidi dan kompensasi energi, serta membayar kontrak berbagai proyek pemerintah yang jatuh tempo pada akhir tahun.
"Kenapa kita optimis? Karena selisihnya adalah, alokasi yang kita sediakan untuk bayar subsidi dan kompensasi. Jadi kita optimis, (sisa anggaran) akan terserap sampai dengan akhir Desember," kata Made.
Sehingga, adanya pembayaran kompensasi dan subsidi energi yang dibarengi pembayaran proyek-proyek yang jatuh tempo, wajar apabila tren belanja negara akan meningkat signifikan di sepanjang kuartal IV-2022.
"Jadi transaksi kita akan selalu naik di kuartal-IV, khususnya nanti di November dan Desember," ujar Made.
Ia juga melaporkan realisasi sementara belanja negara mencapai Rp2.376 triliun hingga Oktober 2022 atau 76,49 persen dari target pagu dalam APBN 2022.
Menurutnya, laporan ini merupakan data sementara, belum ditambahkan transaksi dari pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan bunga pembayaran utang.
Baca Juga: Minta Produksi Kendaraan Listrik Diperbanyak, Menhub: Subsidi BBM Menekan APBN
"Mohon ini dicatat masih angka sementara ( per Oktober 2022), karena kita masih menunggu beberapa data yang belum masuk dan saat ini sedang proses finalisasi," pungkas Made.
Dalam APBN 2022, pemerintah menetapkan total pagu belanja negara sebesar Rp3.106,4 triliun, yang terbagi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.301, 6 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp804, 8 triliun.
Berita Terkait
-
Bersiap Harga Rokok Naik Tajam
-
Sri Mulyani Sebut Kinerja APBN Kuartal III 2022 On The Track
-
Pemerintah Tambah Utang Lewat SBN Tambahan Rp 1,45 Triliun
-
Laju Inflasi RI Melemah, Kemenkeu: Pasokan dan Distribusi Pangan Kita Jaga
-
Minta Produksi Kendaraan Listrik Diperbanyak, Menhub: Subsidi BBM Menekan APBN
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Bulog Bidik APBN untuk Pengadaan 4 Juta Ton Beras 2026, Demi Lindungi Petani dan Jaga Harga Pangan
-
Muhammad Awaluddin Diangkat Jadi Dirut Jasa Raharja
-
Batas Telat Bayar Cicilan Mobil dan Simulasi Denda Sebelum Ditarik Leasing
-
Bursa Berjangka Komoditi 2026 Dibuka, Target Harga Acuan Nasional Naik
-
Bulog Bersiap Ambil Kendali Penuh Pasokan Pangan Nasional dan Lepas Status BUMN
-
Tiga Alasan Harga Perak Akan Naik Bersama Emas Tahun Ini
-
Bos Bulog Tak Bantah Banjir Sumatera Pengaruhi Produksi Beras
-
ESDM Yakin Target Produksi Minyak 605 Ribu Barel per Hari 2025 Tercapai, Apa Rahasianya?
-
Pemangkasan Produksi Batu Bara dan Nikel Sesuaikan Kebutuhan Industri
-
Wacana Insentif Mobil Listrik Dicabut, IESR: Beban Lingkungan Jauh Lebih Mahal