Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Terintegrasi di Pelabuhan Sentuh Angka 85,9%

"Layanan kami berhasil melayani 0,6 sampai 0,9 jam,” jelas Cahyo.

Dengan aplikasi KIPOS, pengguna mendapatkan aneka kemudahan. Antara lain terbebas dari ancaman fraud atau pemalsuan dokumen, pengurusan data operasional lebih efektif, bahkan pengguna layanan bisa memantau pemrosesan di pelabuhan secara realtime saat proses bongkar muat.

Pihaknya menyiapkan kantor pelayanan terpadu satu atap yang berisi pengguna jasa, imigrasi, karantina, dan otoritas pelabuhan. Ini telah meningkatkan produktivitas karena proses lebih cepat, lebih kompetitif, dan bisa membantu operasional hingga detail di lapangan.

Layanan biosekuriti dari karanrina, misalnya, semula penyemprotan dilakukan manual yang memakan waktu. Kini diubah otomatis di dermaga dengan waktu hanya 15 detik. Truk pengangkut kargo dan tertutup rapat, ia memastikan hama tidak akan kemana-mana. Yang tidak kalah penting, dengan sistem online penuh, telah menutup praktek pungutan liar.

Biaya Logistik Termahal di Asia

Integrasi dinilai penting karena biaya logistik di Indonesia termasuk yang termahal di Asia. Pengamat transportasi Ajiph Razifwan Anwar mengutip data Bank Dunia yang menyebut pada 2018 performa logistik Indonesia berada di urutan ke-49 dari 160 negara. Indonesia juga memperoleh skor 3,15 dengan 5 sebagai skor tertinggi.

"Posisi Indonesia masih berada di bawah kinerja negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand," kata pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia itu.

Ajiph melanjutkan, biaya logistik di Indonesia per tahun tercatat sedikitnya Rp1.820 triliun atau setara 24% Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jika dirinci, sebanyak Rp546 triliun merupakan biaya penumpukan barang atau kargo di pelabuhan, Rp1.092 untuk biaya transportasi, dan sisanya sebanyak Rp182 triliun merupakan biaya administrasi.

Menurut Ajiph, tingginya biaya logistik tersebut akibat tidak adanya masterplan logistik nasional, sehingga terjadi inefisiensi distribusi barang. Selain itu, infrastruktur logistik yang konvensional baik di pelabuhan juga ikut menyumbang tingginya angka biaya logistik.

Baca Juga: Koruptor Mantan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara Lapas Cipinang

Pada kesempatan yang sama, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Agus Sudarmadi menjelaskan, pemerintah sudah menargetkan peningkatan kinerja logistik melalui penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE).

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

"Pemerintah menargetkan biaya logistik bisa kita turunkan menjadi 14% atau 15% per tahun sebelum 2024," kata Agus.

Sistem logistik nasional terdiri dari empat pilar yang mencakup simplifikasi proses bisnis pemerintah, kolaborasi platform logistik, kemudahan pembayaran, serta tata ruang dan infrastruktur. Agus berharap NLE ini dapat diimplementasikan dengan baik dan terintegrasi.