Suara.com - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, Indonesia berhenti impor bahan bakar fosil pada 2045 karena akan mengembangkan potensi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif.
"Kita sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 kami bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya, kita bisa lakukan riset dan kita bisa bikin etanol. Jadi kita tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," kata Menko Luhut dalam "Indonesia Zero Pathway: Opportunity & Challenges" yang digelar di Paviliun Indonesia, World Economic Forum Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss, Selasa (17/1/2023) waktu setempat.
Menurut dia, pengembangan bahan bakar alternatif merupakan satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digencarkan Indonesia.
Keempat pilar lainnya yaitu dekarbonisasi sektor kelistrikan; transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik; industri hijau; dan carbon sinks yang meliputi carbon capture dan carbon offset market.
Luhut melanjutkan, percepatan pencapaian net zero emission 2060 akan didorong dengan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.
"Makanya peran minyak sawit akan sangat besar di tahun-tahun mendatang," ujar dia.
Luhut menambahkan, pemerintah mendorong moratorium izin perkebunan kelapa sawit agar tingkat produktivitas bisa ditingkatkan dari 2,3 ton per hektare menjadi 8-10 ton per hektare dalam 10-15 tahun ke depan.
Kebijakan moratorium sendiri juga dilakukan untuk menekan angka deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit.
Sebagai produsen CPO dan biodiesel terbesar di dunia, Indonesia telah mengimplementasikan program mandatori penggunaan biodiesel berbasis CPO sejak 2008.
Baca Juga: PENTING! Aturan Baru Isi BBM termasuk untuk Warga Bandung, Dibatasi Kuota?
Program mandatori dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil, utamanya bahan bakar diesel, meningkatkan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil.
"Indonesia sudah membangun kolaborasi dengan Malaysia, saya rasa 74 persen akan berasal dari dua negara ini," pungkas dia.
Berita Terkait
-
Alasan Malaysia Ajak Indonesia Hentikan Ekspor CPO ke Eropa: Ruwet, Bikin Rugi Melulu
-
Pembatasan Ekspor Minyak Sawit Mentah Diklaim Untungkan Petani Lokal
-
PTPN III Gandeng BUMN Malaysia Kembangkan Industri Sawit
-
Momen Presiden Jokowi Terima Kunjungan PM Malaysia di Istana Bogor
-
PENTING! Aturan Baru Isi BBM termasuk untuk Warga Bandung, Dibatasi Kuota?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Lowongan Magang Bank BTN Terbaru Januari 2026, Terbuka untuk Semua
-
BRI Peduli Dukung Komitmen Kelola Sampah Modern Melalui Dukungan Operasional
-
Kementerian PU Bangun Sekolah Rakyat Tahap II di 104 Lokasi
-
Tak Cuma Impor Solar, Impor Avtur Juga Akan Dihentikan
-
Purbaya Buka Opsi Diskon Tarif Listrik untuk Korban Banjir Sumatra
-
Kementerian PU Targetkan 1.606 Unit Huntara di Aceh-Tapanuli Rampung Sebelum Ramadhan
-
RDMP Balikpapan Alami Hambatan, Bahlil Tuding Ada Pihak Tak Suka RI Swasembada Energi
-
Harga Emas dan Perak Meroket Usai Sengketa Trump vs The Fed Makin Memanas
-
Bahlil: Hanya Prabowo dan Soeharto Presiden yang Resmikan Kilang Minyak
-
Penunggak Pajak Jumbo Baru Setor Rp 13,1 T dari Total Rp 60 T