Suara.com - Sejumlah proyek pembangunan infastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut oleh pemerintah, salah satunya kantor sejumlah Kementerian Koordinator yang saat ini di pemimpin Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan saat ini pembangunan gedung sejumlah kementerian di IKN tengah dilakukan.
"Terdapat sejumlah titik yang kami tinjau tahapan pembangunannya terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)," kata Suharso dikutip dari akun instagram miliknya, Rabu (25/1/2023).
Suharso menjelaskan ada delapan titip pembangunan yang tengah dilakukan di KIPP dan memang menjadi fokus utama. Dengan rincian sebagaia berikut:
1. Hunian Pekerja Konstruksi
2. Gedung Kementerian Koordinator 1
3. Gedung Kementerian Koordinator 2
4. Gedung Kementerian Koordinator 3
5. Gedung Kementerian Koordinator 4
6. Istana Negara dan Lapangan Upacara
7. Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1
8. Rumah Tapak Jabatan.
Ia menjelaskan untuk gedung Istana Negara dan lapangan upacara disebutkan telah mulai dibangun oleh PT Wijaya Karya sejak November 2022 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024
Sedangkan, pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 1 telah dimulai pembangunannya sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai juga pada Oktober 2024
"Proyek ini telah dijalankan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, infrastruktur dan penataan Kawasan," jelasnya.
Kemudian, untuk pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 2 akan dimulai pada Januari 2023 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Proyek ini nantinya dijalankan oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants.
Baca Juga: PP Presisi Kuasai Proyek Tambang, Kantongi Kontrak Baru Rp5,2 Triliun
"Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, infrastruktur dan penataan kawasan," imbuhnya.
Selanjutnya, pembangunan gedung dan Kawasan kantor kementerian koordinator 3 juga telah dimulai sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Proyek ini dikerjakan oleh PT Virama Karya.
"Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, infrastruktur dan penataan Kawasan," pungkas Suharso.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Laba Melejit 22 Persen, MBMA Makin Perkasa di Bisnis Nikel Terintegrasi
-
6 Perbedaan Tabungan Konvensional dan Syariah, Mana yang Lebih Sesuai untuk Anda?
-
Pengusaha Sebut Formula Upah Minimum 2026 Bikin Lapangan Kerja Baru Sulit Tercipta
-
Dukung Pemulihan Ekonomi Aceh, BSI Siapkan Restrukturisasi Pembiayaan
-
Isu Damai Ukraina Redam Efek Blokade Tanker Venezuela, Begini Dampaknya ke Harga Minyak
-
Purbaya Klaim Investor Asing Makin Banyak Tanam Modal ke Indonesia, Ini Buktinya
-
BRI Peduli Salurkan Bantuan Darurat di 40 Titik Bencana Wilayah Sumatra
-
Perubahan Skema Pupuk Subsidi Dinilai Dorong Transparansi
-
Mulai Bangkit, Rupiah Beri Tekanan pada Dolar ke Level Rp16.706
-
Penggunaan Dolar AS Mulai Ditinggalkan, Indonesia-Jepang Pilih Mata Uang Lokal