Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali melakukan kebijakan pencadangan belanja atau Automatic Adjustment. Artinya, anggaran Kementerian/Lembaga akan diblokir sementara pada pagu belanja di 2023.
Kebijakan ini untuk sebagai cadangan anggaran demi menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Namun, kebijakan ini, tegas Sri Mulyani bukan memotong anggaran yang ada.
"Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini, melalui prioritas belanja," ujar Sri Mulyani di Jakarta yang ditulis, Senin (20/2/2023).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, kebijakan ini akan membuat Kementerian/Lembaga untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting.
Kementerian/Lembaga nantinya mengusulkan sendiri anggaran tahun 2023 kegiatan yang di-adjustment.
revisi anggaran.
Nila Adjustment belanja Kementerian/Lembaga tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 50,23 triliun yang berasal dari belanja K/L.
Adapun, kegiatan yang masuk Adjustment diantaranya, belanja pegawai yang dapat diefisienkan, belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya), belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaanya sampai akhir semester I-2023.
Sedangkan, anggaran yang dikecualikan pada kebijakan Automatic Adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial permanen antara lain Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako; belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment).
"Automatic Adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L," tegas dia.
Baca Juga: Program Kartu Prakerja Ada Lagi Tahun Ini, Tapi Bukan Bentuk Bansos
Sri Mulyani kembali menegaskan, tidak ada porsi anggaran yang dikurangi, hanya saja penggunaan diblokir sementara.
"Seluruh proses dalam rangka Automatic Adjustment belanja K/L tahun anggaran 2023 agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," pungkas dia
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sejarah Baru Hilirisasi Industri Petrokimia
-
Rupiah Menguat, Didukung Ekonomi Tumbuh 5,04% dan Sentimen Positif Pasar Global
-
OJK Beri Syarat jika Himbara Mau Naikkan Bunga Deposito Valas
-
BPKN Ungkap Hasil Investigasi Sumber Air Aqua, Begini Hasilnya
-
Rebalancing Indeks MSCI Bawa IHSG Terbang ke Level 8.300 Pagi Ini
-
Vietjet Laporkan Borong 100 Airbus A321neo dan Mesin Rolls-Royce US$3,8 Miliar
-
Harga Emas Antam Tiba-tiba Naik Jadi Rp 2.287.000 per Gram, Meski Emas Dunia Turun
-
Kadin Bakal Kawal Target Ambisius Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Prabowo
-
Emiten Milik Grup Bakrie-Salim dan Prajogo Pangestu, BRMS-BREN Resmi Menghuni Indeks MSCI
-
Pengusaha Sebut 3 Sektor yang Bisa Jadi Andalan Ekonomi RI di Masa Depan