Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mengkritik pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait dunia tengah hadapi krisis ekonomi dan pangan serta energi di tahun 2023.
Bahkan pejabat lainnya mengatakan bahwa sejumlah negara akan mengalami kesulitan dan menyebutkan tahun 2023 adalah tahun yang tidak menentu.
Pernyataan tersebut dianggap Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, adalah tidak benar karena tidak berdasar, sehingga berpotensi menjadi pemicu memanasnya hubungan diplomasi Indonesia dengan Negara lain yang seolah-olah terjadi keterpurukan dan bahkan ada yang mengatakan kebangkrutan negara negara tersebut.
"Kondisi ekonomi di tahun 2022 di negara negara baik Asia, Eropa maupun Amerika bahkan lebih baik daripada kondisi ekonomi padasaat tahun 2019 sebelum pandemi dan prediksi tahun 2023 akan jauh lebih baik dari tahun 2022," ujar Bambang Haryo di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Sebagai contoh, kata pemilik sapaan akrab BHS ini, pertumbuhan ekonomi negara negara di Asia Tenggara di tahun 2022 seperti Vietnam pertumbuhan ekonominya sebesar 8,02% naik dari tahun 2019 sebesar 7,02%.
Kemudian, di Philipina, lanjut BHS, pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 7,6% naik dari tahun 2019 sebesar 6,12%, juga Malaysia pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 8,7% naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 4,41% dan bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi di Malaysia tahun 2022 adalah yang tertinggi selama kurun waktu 22 tahun semenjak dari tahun 2000.
Bahkan, kata Alumnus ITS Surabaya Ini, Negara-negara di Asia Tenggara mempunyai target akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Tetapi untuk Indonesia pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,91% naik dari tahun 2019 sebesar 5,02% tetapi prediksi di tahun 2023 turun menjadi 4,9%
"Ini terlihat ekonomi dibanyak negara di dunia mengalami kenaikan yang signifikan pasca covid dan bahkan negara di Eropa yaitu Inggris sebagai negara maju saja bisa tumbuh sangat besar ditahun 2022 sebesar 4,1% naik dari tahun 2019 sebesar 1,6%," Sebut Bambang.
Menurunkan Kepercayaan Publik
Baca Juga: Pengunduran Diri Rafael Alun Kemungkinan Ditolak Kemenkeu
Wakil Ketua MTI Pusat ini juga mempertanyakan seringnya para pejabat Negara yang kerap memberikan informasi yang keliru dan terkesan menakut nakuti masyarakat. Pasalnya, hal tersebut justru akan menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga Pemerintah.
"Saya tidak tahu, motif pejabat negara termasuk Menteri Keuangan yang memberikan keterangan yang keliru tentang kekhawatiran ekonomi dunia akan terpuruk di tahun 2023 dan menuju krisis yang disampaikan kepada rakyat melalui media massa. Jangan jangan hanya di Indonesia saja yang mengalami krisis ekonomi akibat salah kebijakan," tanya BHS.
Untuk membuktikan ekonomi dunia saat ini masih sangat baik, BHS menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Inggris, Jepang dan Malaysia yang pernah diisukan oleh beberapa pejabat negara mengalami kebangkrutan, tetapi ternyata ekonomi mereka masih sangat baik, daya beli masyarakat juga masih sangat tinggi, juga saya hadir di negara Vietnam, Filiphina dan China, mereka tidak mengalami kesulitan ekonomi.
"Beberapa negara memang mengalami kesulitan energi karena terputusnya supply gas dari Ukraina akibat perang, seperti halnya Jerman, Inggris, Jepang dan beberapa negara Eropa. Tetapi mereka berupaya menghidupkan kembali tambang batubara nya untuk digunakan sebagai energi di negaranya dan bahkan beberapa negara menghidupkan kembali reaktor nuklirnya seperti Jerman dan Jepang agar harga energi listrik menjadi murah kembali," kata BHS.
Jadi tidak benar, bahwa di negara seluruh dunia terjadi krisis ekonomi dan krisis pangan di tahun 2022 dan 2023, bahkan negara negara di dunia tersebut mempunyai target peningkatan produksi pangan terutama China, Vietnam, India dan negara negara lainnya.
Memang ada negara yang saat ini masyarakatnya mengalami kelaparan tetapi bukan akibat negaranya krisis pangan, yaitu ada 6 negara dari 195 negara di dunia (data dari World Food Propgram's Hunger Jotspots Report) Afghanistan, Ethiopia, Nigeria , South Sudan, Siria dan Yaman.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026